MAMUJU, MASALEMBO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk serius dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini ditegaskannya saat membuka sosialisasi penyusunan LPPD Tahun 2025 di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (24/2/2026).
Junda menekankan bahwa penyusunan LPPD ini merupakan perwujudan dari program Pancadaya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Junda, LPPD bukanlah dokumen administratif semata, melainkan instrumen vital yang memotret capaian nyata daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga tingkat pengangguran. Hasil penilaian ini akan menentukan sejauh mana perhatian pemerintah pusat terhadap Sulawesi Barat.
“Itu sangat mempengaruhi terhadap penilaian pemerintah pusat di daerah kita, kalau penilaian pemerintah pusat ke daerah itu rendah, maka itu biasanya kita kurang mendapatkan perhatian, ya karena kita dianggap kinerja kita rendah,” jelasnya.
Optimisme di Balik Data Makro
Menatap evaluasi tahun 2025 yang akan dilakukan pada 2026, Pemprov Sulbar merasa optimis. Indikator makro menunjukkan tren positif: ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, IPM naik, dan tingkat pengangguran Sulbar menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.
Namun, Junda mengingatkan bahwa prestasi di lapangan bisa menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan ketelitian administrasi. Masalah utama yang sering muncul adalah teknis penginputan data dan kelengkapan bukti (eviden).
“Tinggal bagaimana kinerja para teman-teman dari OPD, Tim dari OPD dan tim dari Biro Tapem untuk bagaimana melakukan pengimputan, karena ini kan laporannya diinput, jadi kalau kita bagus kerjanya, tapi kita tidak menginput, ya sama saja, sehingga kita harus memperbaiki pengimputan, melengkapi data, evidennya lengkap, Insya Allah kita akan meningkat,” tuturnya.
Selain internal provinsi, Junda juga menyoroti pentingnya peran pemerintah kabupaten. Ia mengingatkan bahwa rapor provinsi sangat bergantung pada kedisiplinan kabupaten dalam melaporkan kinerjanya. Belajar dari tahun lalu, absennya penginputan dari satu kabupaten—yakni Mamasa—berdampak signifikan pada nilai total provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh perwakilan kabupaten yang hadir telah menyatakan komitmennya untuk memastikan proses penginputan data berjalan maksimal demi kemajuan Sulawesi Barat secara kolektif. (ril/har)
