Wabup Imam Hasyim Minta Pemetaan Komoditas Rentan Jelang Nataru 2026

Avatar photo
Wabub KH Imam Hasyim saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), (Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Wakil Bupati KH Imam Hasyim meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemetaan strategis terhadap komoditas rentan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal itu disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD), dipusatkan di Ruang Rapat Arya Wiraraja (20/11).

FGD yang mengusung tema, “Stabilitas Pasokan dan Harga Komoditas Strategis Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2026”, itu merupakan forum penting untuk merumuskan langkah teknis guna memastikan stabilitas ekonomi lokal tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Menurut KH Imam Hasyim mengatakan, menyoroti kecenderungan meningkatnya konsumsi masyarakat pada momen hari besar keagamaan. Menurutnya, pola ini hampir selalu menimbulkan tekanan pada sejumlah komoditas strategis, terutama beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, serta komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang.

Baca Juga  Gubernur SDK Bangga, Sulbar Jadi Provinsi Tercepat Penuhi Inpres Kopdes Merah Putih

“Melalui FGD ini, kami ingin memastikan ketersediaan pasokan aman, harga tetap terkendali, dan distribusi berjalan lancar. Masyarakat harus merasa tenang dan tidak khawatir terhadap potensi gejolak harga,” ujarnya (20/11).

Ia juga menekankan perlunya pemetaan komoditas rentan yang diprediksi mengalami lonjakan permintaan. Wabup meminta perangkat daerah untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga agar tindakan antisipatif dapat segera diambil sebelum gejolak terjadi.

Selain itu, ia menugaskan seluruh jajaran untuk menyampaikan laporan perkembangan stok, kebutuhan, dan arus distribusi secara berkala dan terukur sebagai bahan analisis TPID.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, dalam laporannya menegaskan bahwa forum diskusi ini ditujukan untuk menyelaraskan strategi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang terukur dan respons cepat terhadap perubahan dinamika pasar.

Baca Juga  Isra Miraj 1446 H, Pemkab Sumenep Ajak Masyarakat Perkuat Keimanan

“Tujuan utama FGD hari ini adalah memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dinamika harga dan pasokan menjelang akhir tahun. Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, R. Ach. Syahwan Effendi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem informasi berbasis digital untuk memudahkan pemantauan harga secara real-time.

Melalui FGD ini, Pemkab Sumenep menegaskan komitmennya menjaga ketenangan masyarakat jelang Nataru. Berbagai langkah konkret mulai dari penguatan pemantauan harga, peningkatan koordinasi lintas sektor, hingga digitalisasi data stok dan distribusi, menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

Pemerintah berharap kolaborasi yang dibangun mampu menekan potensi inflasi, memastikan pasokan tetap aman, serta menjaga harga kebutuhan pokok berada pada level yang wajar. Dengan langkah bersama, TPID Sumenep optimistis dapat memastikan kesiapan daerah menghadapi periode akhir tahun secara lebih stabil dan terkendali.

Baca Juga  FAMS Desak DKPP Sumenep Melakukan Pengawasan Ketat Distribusi Pupuk Bersubsidi

“Saat ini sudah kami kembangkan Sistem Informasi Bahan Pokok dan fitur Cek Inflasi Lokal. Melalui sistem ini, para camat kami dorong untuk aktif melakukan update harian harga komoditas di pasar lokal sehingga data dapat kita pantau secara real-time,” ungkapnya.

Forum diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai institusi penting, antara lain Dr. Mhd. Aftabuddin selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Petrus Endria Effendhi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, serta perwakilan Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep. Para narasumber memberikan gambaran mengenai tren harga, kondisi stok secara regional, hingga rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. (Red/TH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *