Oleh: Muhammad Kaffi (Wadir Sulbar Culture)
“Apresiasi sejati lahir dari kesadaran akan kontribusi orang lain, bukan dari keinginan untuk diakui.”
HARI Kebudayaan Nasional seharusnya tidak berhenti pada perayaan kegiatan seremonial, melainkan menjadikan momonteum untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai kebudayaan benar-benar dihayati dalam praktik keseharian. Sebagaimana diungkapkan Clifford Geertz, kebudayaan bukanlah sekadar ekspresi simbolik, tetapi jaring makna yang ditenun oleh manusia dalam hidupnya. Namun, dalam kenyataan di berbagai daerah, termasuk di Majene, Sulawesi Barat, kita masih sering melihat bagaimana jaring makna itu robek oleh ego kelembagaan.
Dalam salah satu kegiatan pemajuan kebudayaan yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah 18, muncul pernyataan dari pejabat Dinas Kebudayaan yang menyinggung bahwa BPK 18 tidak memberikan apresiasi kepada dinas.
Pernyataan yang tampak sederhana ini sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih dalam: Terbaliknya arah apresiasi dalam ekosistem kebudayaan.
Arah Apresiasi yang Terbalik
Selama beberapa tahun terakhir, BPK Wilayah 18 telah aktif memfasilitasi berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan di Majene. Program-program tersebut meliputi festival budaya, lokakarya kreatif, pendokumentasian tradisi lisan dan visual, hingga pemberian kesempatan bagi pelaku budaya lokal untuk tampil dalam ajang kebudayaan tingkat nasional maupun internasional. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif — memberi ruang bagi komunitas untuk mengekspresikan dan mengembangkan kearifan lokal mereka secara mandiri dan berkelanjutan.
Dari kerja-kerja itu lahir semangat baru. Komunitas budaya menjadi semakin aktif, banyak tradisi lokal yang kembali diangkat, dan ruang dialog antar generasi terbuka. Namun ironisnya, ketika hasil-hasil kolaborasi ini tampak, muncul nada dari pejabat yang merasa tidak “dihargai” oleh lembaga yang justru memberi dukungan. Padahal, dalam etika kebudayaan, arah apresiasi seharusnya berjalan dari pemerintah kepada masyarakat dan mitra, bukan sebaliknya. Dinas kebudayaan semestinya menjadi sumber dukungan dan penghargaan — karena mandat moral dan institusionalnya adalah memfasilitasi, bukan menuntut penghormatan.
Tragedi Kebudayaan: Ketika Nilai Kalah oleh Formalitas
Fenomena semacam ini mengingatkan kita pada teori “tragedi kebudayaan” dari Georg Simmel. Menurut Simmel, tragedi kebudayaan terjadi ketika ruh kebudayaan — seperti kreativitas, nilai, dan semangat manusia — terpisah dari bentuk-bentuk formal yang mengaturnya, seperti lembaga dan protokol birokratis. Saat itu terjadi, kebudayaan kehilangan maknanya dan berubah menjadi sekadar simbol kekuasaan.
Pernyataan pejabat yang menuntut apresiasi dari lembaga lain adalah contoh kecil dari tragedi itu. Bentuk telah mengalahkan makna; simbol lebih penting daripada substansi.
Kebudayaan yang sejatinya tumbuh dari partisipasi dan keikhlasan kini sering terjebak dalam hierarki administratif — diukur dari besar anggaran, daftar kehadiran, dan posisi protokol, bukan dari semangat menjaga nilai. Padahal, esensi kebudayaan adalah kerendahan hati. Ia tumbuh dari saling menghargai, bukan saling menuntut.
Belajar dari BPK dan Komunitas
Lembaga seperti BPK Wilayah 18 justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan tragedi itu. Dengan memberi ruang bagi komunitas untuk menentukan bentuk dan narasinya sendiri, BPK sedang mengembalikan kebudayaan pada subjeknya yang sejati: masyarakat. Pendekatan berbasis kepercayaan (trust-based collaboration) ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa masyarakat adalah pelaku utama kebudayaan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator. Karena itu, Dinas Kebudayaan semestinya memberikan apresiasi kepada BPK dan komunitas, bukan menuntut sebaliknya. Apresiasi sejati tidak bisa diminta — ia diberikan karena pengakuan terhadap kontribusi dan ketulusan pihak lain. Ketika pejabat menuntut penghargaan dari mereka yang bekerja nyata di lapangan, di situlah kebudayaan kehilangan rohnya.
Menata Ulang Etika Kebudayaan
Kita perlu menata ulang cara pandang dalam memajukan kebudayaan. Kebudayaan tidak tumbuh dari hierarki atau kekuasaan, melainkan dari partisipasi dan penghormatan timbal balik. Tugas utama lembaga pemerintah bukanlah menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi ruang subur bagi kreativitas masyarakat. Hari Kebudayaan Nasional harus menjadi momen koreksi arah:
Apresiasi bukanlah hak istimewa pejabat, melainkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ketika pemerintah lebih sibuk memberi ruang, mendengar, dan mendukung daripada menuntut penghormatan, maka kebudayaan akan tumbuh sehat dan bermartabat.
Penutup: Mengembalikan Ruh yang Hilang
Majene hanyalah satu cermin kecil dari dinamika kebudayaan nasional.
Di banyak tempat lain, komunitas budaya bekerja keras menjaga tradisi, mendokumentasikan pengetahuan lokal, dan membangun kesadaran identitas sering kali dengan sumber daya terbatas, tapi dengan semangat tanpa batas.
Mereka adalah wajah sejati kebudayaan Indonesia. Jika pejabat kebudayaan mau belajar dari ketulusan itu, tragedi kebudayaan yang kita alami hari ini bisa perlahan diakhiri. Sebab, seperti dikatakan Simmel, tragedi hanya dapat diatasi ketika manusia merebut kembali makna dari bentuk-bentuk yang telah mengasingkannya.
Referensi Singkat
• Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
• Simmel, Georg. The Philosophy of Money. London: Routledge, 1900.
• Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997.
• Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 1984.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (*)
