JAKARTA, MASALEMBO.ID – Kabar menggembirakan datang bagi masyarakat Sulawesi Barat, setelah Pemerintah Provinsi berhasil memperoleh alokasi 5.250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Kepastian alokasi ini diperoleh saat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulbar menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Bantuan tersebut memiliki total anggaran mencapai Rp100,5 miliar yang akan disalurkan ke enam kabupaten di Sulawesi Barat. Angka ini mencatatkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 130 unit, atau melonjak sekitar 3.938 persen.
Rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait fokus membahas evaluasi dan percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, serta memberikan apresiasi bagi daerah yang serius mendukung pelaksanaan program.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian besar dari pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” ujar Suhardi Duka.
Suhardi Duka juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera bergerak melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar alokasi bantuan ini dapat terealisasi secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Alokasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah serta membuka lapangan kerja di sektor konstruksi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtanhub Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, mengatakan bahwa untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, dibutuhkan tambahan tenaga fasilitator. Selain bantuan pembangunan rumah, pemerintah juga akan memfasilitasi proses sertifikasi tanah bagi para penerima BSPS melalui kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait mekanisme sertifikasi tersebut, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Maddareski.
Maddareski menilai peningkatan alokasi yang hampir 40 kali lipat ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. (ril/har)
