Bali,Masalembo.Id– Pimpinan DPRD Sulawesi Barat membawa misi penting dalam Rapat Kerja Nasional II ADPSI di Bali, 28–30 Juni. Ketua DPRD Amalia Fitri Aras didampingi Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Halim menyuarakan usulan peningkatan status ibu kota provinsi dari kabupaten menjadi kota.
Forum yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri ini diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. Kehadiran delegasi Sulbar menjadi momentum memperkuat posisi tawar daerah sekaligus menyampaikan kesiapan Mamuju untuk bertransformasi administratif.
Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya menegaskan ini bukan pemindahan wilayah, melainkan penyesuaian status yang sudah lama layak diwujudkan. Infrastruktur dan tata ruang sudah siap, tinggal dukungan regulasi nasional agar setara dengan ibu kota provinsi lain.
Status kota bukan sekadar nama, melainkan memperjelas kewenangan pelayanan perkotaan, membuka ruang fiskal yang lebih luas, serta memudahkan penarikan investasi dan pembangunan sarana yang lebih modern. Melalui forum ini diharapkan lahir rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat.
Ketua DPRD Amalia Fitri Aras menambahkan sinergi antar DPRD provinsi sangat berharga. “Kami membawa agenda jelas untuk kemajuan daerah. Perubahan status ini menjadi fondasi menata masa depan Sulawesi Barat yang lebih baik,” ujarnya.
Perjuangan ini sejalan arahan Gubernur Suhardi Duka memperkuat tata kelola dan daya saing daerah. Nantinya Mamuju diharapkan makin tangguh melayani masyarakat sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kokoh.(*).
