JAKARTA, MASALEMBO.ID – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar resmi berakhir dengan menelurkan rekomendasi terkait demokrasi di Indonesia. Salah satu poin rekomendasi adalah usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan mekanismenya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rekomendasi ini diambil setelah melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurutnya, meskipun dipilih melalui DPRD, proses tersebut harus tetap menitikberatkan pada partisipasi publik yang bermakna.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (21/12/2025) seperti dilansir Antara.
Selain isu Pilkada, Rapimnas Golkar tersebut juga menghasilkan rekomendasi mengenai sistem Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif. Golkar menyatakan tetap mendukung sistem proporsional terbuka, namun dengan catatan perlu adanya penyempurnaan pada aspek teknis dan tata kelola penyelenggaraan demi menjamin keadilan.
Menariknya, Golkar juga menyoroti fenomena algorithm society (masyarakat algoritma). Bahlil menyebutkan bahwa penguatan masyarakat sipil di ruang digital sangat penting agar teknologi menjadi jembatan partisipasi politik, bukan justru menjadi ruang penyebaran hoaks.
Konsolidasi Internal
Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa Rapimnas ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Agenda ini sengaja digelar secara tertutup tanpa mengundang pihak eksternal untuk menjaga fokus pada penguatan internal partai dan penyelarasan visi DPD dari seluruh provinsi.
Perbandingan Singkat Mekanisme Pilkada:
| Aspek | Pilkada Langsung (Saat Ini) | Pilkada via DPRD (Usulan) |
|---|---|---|
| Pelaksana | Rakyat memilih langsung di TPS. | Anggota DPRD memberikan suara. |
| Biaya | Sangat tinggi (logistik & kampanye). | Relatif lebih rendah bagi negara. |
| Partisipasi | Partisipasi publik secara masif. | Partisipasi diwakilkan oleh legislatif. |
| Risiko | Politik uang di tingkat akar rumput. | Potensi politik transaksional di parlemen. |
Rekomendasi Partai Golkar ini diperkirakan akan memicu debat hangat di tingkat nasional, mengingat partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan masih tetap pada pendirian agar rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. (har)
