SUMENEP, MASALEMBO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diguncang isu dugaan praktik pungutan liar oleh Kordinator Wilayah (Korwil). Program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas gizi masyarakat itu kini dihadapkan pada persoalan serius terkait transparansi dan pengawasan di tingkat daerah.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya informasi adanya dugaan penarikan iuran sebesar Rp200 ribu dari setiap dapur MBG. Dana itu diduga dipungut secara terstruktur dan dialokasikan ke dalam dua pos penggunaan, masing-masing Rp100 ribu untuk kepentingan rapat koordinasi serta Rp100 ribu lainnya yang disebut-sebut berkaitan dengan upaya meredam pemberitaan negatif.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Koordinator Prabowo–Gibran Madura, Khairul Kalam. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak tinggal diam dan segera memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah, khususnya di Sumenep. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah penyimpangan yang justru bertentangan dengan semangat dasar program.
Kalam menilai, jika dugaan pungutan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan sudah menyentuh aspek integritas pelaksanaan program gizi nasional. Ia menekankan bahwa MBG dirancang untuk menjamin hak anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak, bukan untuk menambah beban atau menciptakan praktik-praktik yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
“Program ini lahir untuk memastikan anak-anak Indonesia makan bergizi, bukan untuk memastikan rumor negatif ikut ‘kenyang’. Kalau sampai ada iuran untuk meredam berita, itu alarm keras bagi semua pihak,” ujarnya (09/02).
Lebih lanjut, Kalam menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran yang digelontorkan negara benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia meminta agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Tim pengawas harus turun memastikan setiap rupiah kembali ke tujuan awalnya. Program gizi tidak boleh bocor di meja rapat sebelum sampai ke piring masyarakat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Kalam juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam mengawal kebijakan publik. Ia menilai bahwa kritik dan pemberitaan yang disampaikan secara jujur justru menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program pemerintah.
“Pers bukan musuh program. Justru kritik yang jujur adalah vitamin bagi kebijakan publik,” tambahnya.
Dugaan adanya iuran ini dinilai dapat berdampak serius terhadap kepercayaan masyarakat, terutama para pelaksana di tingkat bawah dan penerima manfaat program. MBG yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar gizi, justru berisiko dipersepsikan negatif jika persoalan ini tidak segera ditangani secara terbuka dan tegas.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, M. Kholilur Rahman, belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa yang bersangkutan masih dalam masa pemulihan kesehatan setelah sempat mengalami sakit.
Ketiadaan klarifikasi dari pihak terkait menambah desakan agar Badan Gizi Nasional segera turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Sejumlah pihak menilai, langkah cepat dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah meluasnya spekulasi sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan MBG tetap berada pada koridor yang benar.
Kasus dugaan pungutan ini menjadi ujian penting bagi tata kelola dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di daerah. (Red/KH)
