POLMAN.MASALEMBO.ID — KAMMI Mandar Raya melayangkan kritik keras terhadap kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Situasi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi krisis yang menekan kehidupan ekonomi warga secara luas.
Di tengah kelangkaan itu, KAMMI menemukan adanya praktik penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga yang melambung tinggi, bahkan mencapai Rp30.000 per botol. Kondisi ini dinilai tidak wajar dan mengindikasikan adanya dugaan praktik penimbunan serta permainan distribusi oleh pihak-pihak yang disebut sebagai mafia BBM.
KAMMI Mandar Raya menilai, persoalan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari lemahnya pengawasan dalam waktu yang cukup lama. Minimnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) serta pengawasan dari DPRD disebut telah membuka ruang bagi praktik penyimpangan distribusi BBM.
Wakil Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah, menegaskan bahwa situasi ini merupakan bentuk kegagalan serius dalam pengawasan distribusi energi di daerah.
“Ini bukan sekadar kelangkaan, ini adalah kegagalan pengawasan. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga mencekik, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Jika DPRD dan APH terus abai, maka rakyat akan terus menjadi korban,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap, KAMMI Mandar Raya menyampaikan sejumlah desakan kepada pihak terkait. Di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia BBM di Kabupaten Polewali Mandar sebagai langkah darurat untuk memberantas praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi.
Selain itu, KAMMI juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh, tidak hanya di SPBU sebagai titik distribusi resmi, tetapi juga hingga ke tingkat pengecer yang dinilai rawan terjadi pelanggaran.
Mereka juga meminta agar aparat mengusut tuntas alur distribusi BBM, mulai dari sumber hingga ke tangan pengecer, guna membongkar jaringan mafia BBM yang diduga terorganisir. KAMMI turut menekankan pentingnya transparansi hasil sidak dan investigasi kepada publik secara berkala.
KAMMI Mandar Raya menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka patut diduga telah terjadi pembiaran sistematis yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat luas.
Menurut mereka, krisis BBM yang terjadi saat ini menjadi ujian nyata bagi keberpihakan negara terhadap rakyat. Ketika masyarakat harus membeli BBM dengan harga tinggi di tengah kelangkaan, sementara praktik ilegal terus berlangsung, maka kepercayaan publik terhadap negara berada dalam titik yang semakin kritis.(*)
