Pansus DPRD Sumenep Menilai Terdapat Ketimpangan Pembangunan Dalam LKPJ 2025

Avatar photo
Rapat Paripurna DPRD Sumenep (Istimewa/Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep mengemukakan sejumlah catatan tajam terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Kamis (30/04/2026).

Dalam forum resmi itu, Pansus menilai bahwa kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam sejumlah indikator makro pembangunan. Namun, di balik capaian tersebut, masih tersisa persoalan krusial yang dinilai belum terselesaikan secara optimal, yakni belum meratanya hasil pembangunan, khususnya di kawasan kepulauan.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, menegaskan pentingnya LKPJ sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik,”katanya (30/04).

Baca Juga  Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 Tertunda Cuaca Buruk, Tim SAR Bertahan di Puncak Bulusaraung

Dalam hasil pembahasan yang dilakukan secara komprehensif, Pansus mencatat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan strategis sepanjang 2025. Fokus kebijakan tersebut meliputi penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan wilayah.

“Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memaparkan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diarahkan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata,” lanjutnya.

Meski demikian, Pansus menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak merata. Ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi isu utama yang harus segera ditangani. Wilayah kepulauan dinilai menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan akses transportasi hingga belum optimalnya penyediaan layanan dasar.

Baca Juga  ASN Sumenep Wajib Taati Kebijakan Jumat Tanpa BBM

Persoalan ini, menurut Pansus, tidak bisa dipandang sebagai hal biasa, melainkan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Di sektor keuangan daerah, Pansus mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun, mereka juga menyoroti bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum digarap secara maksimal. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

Sementara itu, dari aspek tata kelola pemerintahan, berbagai perbaikan dinilai terus dilakukan, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, Pansus mengingatkan bahwa masih ada sejumlah perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada output dan outcome yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga  Pemkab Sumenep Mantapkan SAKIP Jelang Evaluasi Akhir Tahun 2025

Evaluasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Secara keseluruhan, Pansus DPRD Sumenep menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 berada dalam jalur yang cukup baik. Namun, berbagai catatan kritis yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan menjadi pijakan konkret dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.

“Capaian indikator makro daerah menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Namun demikian, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi perhatian bersama, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik tersendiri,” tandasnya. (Red/TH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *