SUMENEP, MASALEMBO.ID – Upaya memperkuat fondasi ekonomi berbasis masyarakat terus digencarkan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu langkah konkret dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang menggelar talkshow edukatif di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, melainkan juga ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami pentingnya akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Masyarakat melalui forum ini, semakin menyadari pentingnya inklusi keuangan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, inklusi keuangan tidak cukup dimaknai sebagai keterbukaan akses terhadap lembaga perbankan semata. Lebih dari itu, masyarakat harus dibekali kemampuan dalam memahami serta mengelola layanan keuangan secara bijak agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi faktor penentu. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi mampu mengambil keputusan finansial yang tepat, termasuk dalam mengelola pendapatan, merencanakan usaha, hingga menghindari risiko keuangan.
“Literasi keuangan menjadi faktor kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi mampu mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan,” terangnya.
Kegiatan talkshow yang mengusung tema “Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dana Nasabah” ini juga menghadirkan perspektif penting tentang perlindungan konsumen. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, khususnya sektor syariah.
BPRS Bhakti Sumekar melihat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan. Sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, serta masyarakat diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Ia mengharapkan, sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat semakin terjalin, sehingga inklusi keuangan syariah tambah meluas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.” jelasnya.
Lebih lanjut, Hairil Fajar menekankan bahwa pendekatan berbasis kebersamaan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi daerah. Inklusi keuangan syariah dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi di Kabupaten Sumenep.
“Kami memandang dengan kebersamaan tentu saja, inklusi keuangan syariah bisa menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep,” tuturnya.
Sebagai lembaga keuangan daerah yang berfokus pada prinsip syariah, BPRS Bhakti Sumekar terus berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Berbagai program pun telah disiapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembiayaan usaha, edukasi pengelolaan keuangan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Dalam pandangan BPRS Bhakti Sumekar, keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari jumlah nasabah atau luasnya jaringan layanan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan manfaatnya untuk mendukung kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan rumah tangga,” pungkasnya. (Red/TH)
