POLMAN.MASALEMBO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus menjadi salah satu arah utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Ruang Pola Pemda.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly menyebutkan bahwa Pokir DPRD merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, hingga rapat dengar pendapat yang dilakukan anggota DPRD di seluruh daerah pemilihan.
“Aspirasi tersebut kemudian dihimpun, ditelaah, dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah sebelum dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan RKPD 2027,” ujarnya.1/4/26
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program administratif. DPRD juga menyoroti adanya pembatasan usulan masyarakat dalam sistem SIPD yang dinilai berpotensi menghambat aspirasi warga.
Menurutnya, usulan masyarakat seharusnya tidak dibatasi, melainkan diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
Dalam Pokir DPRD Tahun 2027, terdapat sejumlah fokus utama pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penguatan layanan publik, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.
DPRD menilai persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Polewali Mandar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha kreatif berbasis potensi lokal.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian, melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan akses komunikasi.
Pada sektor ekonomi, DPRD mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah dengan dukungan sarana produksi, penyuluhan, serta kemudahan akses usaha bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Sementara di sektor lingkungan hidup, pembangunan diharapkan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk penanganan banjir, longsor, abrasi, kawasan kumuh, hingga rumah tidak layak huni.
Fahry juga mengungkapkan bahwa Pokir DPRD Tahun 2027 mencakup ratusan usulan kegiatan yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan diharapkan dapat terakomodasi dalam RKPD serta penganggaran daerah.
Ia berharap Musrenbang RKPD mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, penguatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Harapan kami, seluruh proses perencanaan ini benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu membawa Polewali Mandar menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.(*)
