MAJENE, MASALEMBO.ID — Bencana angin puting beliung yang menerjang puluhan rumah warga di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, pada Sabtu (31/10/2026) lalu, langsung mendapat respons dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene.
Sehari pascakejadian, Dinas Perkimtan menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan pendataan sekaligus memvalidasi jumlah bangunan yang terdampak bencana tersebut.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Nursalam, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima instruksi langsung dari Kepala Dinas Perkimtan Majene, Syahrimayani, untuk turun ke lapangan.
“Saya langsung diperintah oleh Kepala Dinas untuk ke Malunda hari ini melakukan pendataan,” ujar Nursalam, Ahad (1/11/2026).
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah rumah yang terdampak masih bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring proses verifikasi yang berjalan di lapangan.
“Data sementara ada 86 unit rumah terdampak. Masih menunggu data valid karena masih terus berubah-ubah. Dari 80, kemudian 86, dan terakhir tercatat 92 unit,” jelas Nursalam.
Terkait langkah penanganan rumah warga yang rusak, Nursalam menjelaskan bahwa Kabupaten Majene memang dipastikan mendapatkan alokasi program bedah rumah pada tahun 2027 dengan jumlah kuota mencapai 1.500 unit. Oleh karena itu, pihaknya menjadikan skema bedah rumah sebagai salah satu opsi utama untuk memperbaiki rumah warga korban puting beliung di Malunda.
“Salah satu opsi untuk perbaikan rumah terdampak puting beliung di Malunda adalah melalui skema bedah rumah. Kebetulan tahun 2027 Majene memang mendapatkan jatah program bedah rumah sebanyak 1.500 kuota, jadi akan kami upayakan masuk dalam usulan tahun 2027,” katanya.
Meski demikian, pengusulan tersebut tetap menunggu rampungnya hasil pendataan dan verifikasi final di lapangan guna memastikan tingkat kerusakan dan kelayakan penerima bantuan.
Nursalam berharap usulan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak angin puting beliung di Kecamatan Malunda ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga masyarakat yang rumahnya rusak bisa memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. (har/red)













