Warga Ulumanda Tolak Program Sawit, Ini Kata Kadis Perkimtan Majene

Avatar photo
Kolase Foto: Ilustrasi sawit dan Kepala Dinas Perkimtan Majene, Hj Syahrimayani, ST.,MT. (egi amin/dok)

MAJENE, MASALEMBO.ID — Rencana pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Majene menuai gelombang penolakan keras dari masyarakat. Warga Kecamatan Ulumanda secara tegas menyatakan sikap menolak masuknya program perkebunan sawit di wilayah mereka karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Hj. Syahrimayani, ST., MT, sebelumnya menghadiri pertemuan guna membahas Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB). Program KSB ini digelar sebagai kelanjutan dari penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang telah masuk ke kas daerah Kabupaten Majene sejak tahun 2023.

Kadis Perkimtan Syahrimayani sempat membeberkan bahwa Kecamatan Ulumanda akan sebagai salah satu lokus dari program KSB tersebut, menyusul wilayah Sendana yang sebelumnya telah mencatatkan penanaman sawit seluas 75 hektare oleh warga setempat. Kendati demikian, rencana kebijakan di Ulumanda ini langsung berhadapan dengan penolakan warga yang menilai karakteristik geografis daerah mereka tidak selaras dengan tanaman monokultur tersebut.

Baca Juga  Geger! Niat Buang Jasad Kekasih yang Dibungkus Kasur Usai Aborsi, Pemuda di Polman Ditangkap Polisi

“Apapun alasannya kami tidak menerima, kami menolak kelapa sawit karena merusak lingkungan,” kata Aldi, salah seorang warga Ulumanda, Rabu (18/11/2026).

Aldi menjelaskan, Kecamatan Ulumanda memiliki topografi yang didominasi oleh kawasan pegunungan curam dengan luas wilayah mencapai 43 persen dari total keseluruhan Kabupaten Majene. Menurutnya, kondisi kontur tanah di Ulumanda sangat berbeda dan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan rendah berupa hamparan luas seperti di Mamuju Tengah (Mateng) atau Pasangkayu.

Mantan Ketua Solidaritas Mahasiswa Ulumanda (Sipamanda) ini menambahkan, penanaman sawit di wilayah dengan topografi terjal sangat berbahaya dan berpotensi memicu bencana ekologis. “Sawit ini kan tanaman yang tidak bisa menahan erosi, bahkan mempercepat kerapuhan tanah. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa,” tegasnya.

Baca Juga  Resmi Kalungkan Tanda Masuk STIKES BBM, Yulianah Sampaikan Pesan Kemanusian

Senada dengan Aldi, kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Syaifullah, warga Ulumanda lainnya yang pernah lama merantau. Ia menyoroti tingginya tingkat konsumsi air pada tanaman sawit yang dinilai dapat memicu krisis air bersih bagi ekosistem sekitar.

“Tanaman ini butuh air banyak, satu pohon bisa menyerap 15 liter air per hari. Ini yang saya pernah pelajari dulu di Malaysia,” tuturnya.

Menanggapi aspirasi dan gelombang penolakan tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Majene, Hj. Syahrimayani, ST., MT, menjelaskan bahwa lingkup tugas instansinya berfokus pada fungsi administratif dan teknis penataan ruang. Tugas Perkimtan adalah memastikan wilayah garapan tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung, menguji kesesuaian tata ruang, serta memverifikasi status kepemilikan tanah guna mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari.

Baca Juga  Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-81, PUPR Sulbar Percantik Kolam Air Mancur di Jalan Arteri Mamuju

“Kalau mau ditolak, ya silahkan ajukan penolakan sebelum RAD disahkan,” ujar Syahrimayani.

Sementara itu, pihak Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Haryanto, menyatakan bahwa kewenangan penuh atas kebijakan tersebut berada di tangan Pemerintah Daerah Majene.

“Jadi, kalau masyarakat mau protes, saya kira itu ke Pemda Majene. Karena itu kan kebijakan untuk melanjutkan DBH sawit ke Majene, jadi itu sepenuhnya kepentingan Pemda Majene,” pungkasnya. (har/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *