MAJENE, MASALEMBO.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan dan Pengaturan Rumah Kost yang diusulkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene gagal untuk diundangkan setelah proses pengharmonisasian di tingkat kementerian menemui kendala substansial. Pemerintah daerah disarankan untuk tidak melanjutkan pembahasan regulasi khusus tersebut karena dinilai akan tumpang tindih dengan produk hukum daerah yang telah berlaku sebelumnya di wilayah Kabupaten Majene.
Kepala Dinas Perkimtan Majene, Hj. Syahrimayani, ST., MT., meluruskan informasi terkait nasib rancangan aturan tersebut yang sempat menjadi perhatian publik dan pengelola usaha pemondokan. Ia menegaskan bahwa usulan regulasi dari pihaknya bukanlah ditolak secara mutlak oleh pemerintah pusat, melainkan mendapatkan catatan evaluasi yang konstruktif demi efisiensi regulasi daerah.
“Bukan ditolak ya, tapi disarankan untuk tidak dilanjutkan,” kata Syahrimayani, Kepala Dinas Perkimtan Majene, Rabu (18/11/2026).
Menurut Syahrimayani, draf Ranperda tentang rumah kost-kostan tersebut sebelumnya telah melalui tahapan asistensi dan pengharmonisasian bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Sulawesi Barat. Namun, berdasarkan hasil telaah hukum yang mendalam dari tim perancang peraturan perundang-undangan Kemenkumham, substansi yang termuat dalam draf tersebut ternyata sudah banyak diatur dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene lainnya yang masih relevan.
“Kalau disahkan kuatir akan overload, terlalu banyak peraturan yang sama atau beririsan,” ujar Rima, sapaan akrabnya.
Penyederhanaan regulasi memang menjadi salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia guna menghindari hiper-regulasi atau tumpang tindih aturan yang justru dapat membingungkan masyarakat maupun aparat penegak hukum di lapangan. Dengan adanya irisan pasal yang kuat, penerbitan perda baru dikhawatirkan tidak akan efektif dan hanya menambah beban birokrasi pengawasan bagi pemerintah kabupaten.
Eks Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Majene itu menjelaskan, salah satu regulasi eksisting yang paling relevan untuk mengatur operasional dan ketertiban rumah kost adalah Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Majene. Perda tersebut dinilai sudah cukup mengakomodasi aspek pengawasan sosial dan kepatuhan penghuni maupun pemilik usaha pemondokan.
“Di situ juga sudah diatur tentang rumah kost,” terang Syahrimayani.
Dengan tidak dilanjutkannya Ranperda khusus rumah kost ini, Pemerintah Kabupaten Majene akan memfokuskan langkah pada optimalisasi penerapan peraturan daerah yang sudah ada. Selain Perda ketertiban umum dari Satpol PP, aspek fisik bangunan maupun tata ruang rumah kost juga tetap dapat diawasi melalui regulasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Pemda juga bisa menerbitkan surat edaran atau himbauan berdasarkan Perda-perda yang sudah ada kepada pemilik-pemilik rumah kost,” pungkas Syahrima.
Syahrimayani menekankan bahwa instrumen hukum untuk menata dan menertibkan usaha rumah kost di Majene pada dasarnya sudah tersedia dan memadai. Tantangan utama saat ini bukanlah pada ketiadaan payung hukum, melainkan bagaimana membangun komitmen bersama antara instansi terkait, pemilik usaha kost, serta masyarakat sekitar untuk menjalankan dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan secara konsisten. (har,/red)













