SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dunia pendidikan Islam di Kabupaten Sumenep kembali dikejutkan oleh ulah seorang oknum yang nekat mencatut nama Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam aksi penipuan berkedok bantuan untuk pesantren.
Modus kejahatan ini terungkap ketika Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dliyaut Thalibin, KH. Qusyairi Muhammad, menerima tawaran bantuan yang menggiurkan dari seseorang yang mengaku bernama Syamsul Arifin. Pelaku menyatakan dirinya sebagai utusan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan menawarkan bantuan senilai Rp200 juta untuk kebutuhan renovasi pondok pesantren di Desa Sogian, Kecamatan Ambunten.
Bantuan fiktif tersebut disebut-sebut mencakup pembangunan kamar mandi serta perbaikan fasilitas pesantren lainnya. Pelaku bahkan berani mengklaim bahwa program ini merupakan inisiatif langsung dari Bupati Sumenep.
Tak hanya sampai di situ, Syamsul Arifin juga meminta dana sebesar Rp5 juta sebagai “uang muka” untuk keperluan pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Namun, gelagat mencurigakan dari pelaku membuat salah satu pengurus yayasan, K. Fahmi Baharis, mulai melakukan verifikasi.
Setelah dicek lebih lanjut, tidak ditemukan surat tugas, dokumen resmi, maupun bukti bahwa pelaku memang mewakili Pemkab Sumenep. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan tersebut adalah penipuan yang memanfaatkan nama baik pejabat daerah.
Menanggapi kejadian ini, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengeluarkan pernyataan keras dan tegas terhadap oknum yang sudah mencatut namanya tersebut.
“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang mencatut nama saya atau mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tujuan-tujuan penipuan. Ini bukan hanya tindakan kriminal, tapi juga penghinaan terhadap integritas pemerintahan dan dunia pendidikan di daerah ini,” tegas Bupati Fauzi pada, Senin (7/4) malam.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa tidak ada program pemerintah yang berjalan tanpa prosedur resmi dan transparan.
“Saya tegaskan, Pemkab Sumenep tidak pernah memiliki program bantuan seperti yang disebutkan oleh oknum tersebut, apalagi mengutus seseorang bernama Syamsul Arifin. Semua program pemerintah selalu melalui mekanisme resmi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Bupati Fauzi menilai tindakan pencatutan nama pemerintah sebagai pelanggaran serius yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ia mendesak pihak berwenang untuk segera menindak pelaku secara hukum.
“Ini bentuk penipuan yang sangat serius. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar segera menindak pelaku. Saya tidak ingin ada satu pun lembaga pendidikan di Sumenep yang menjadi korban permainan kotor seperti ini,” ungkapnya.
Tak hanya memberi peringatan kepada pelaku, Bupati juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap modus serupa. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh tawaran bantuan yang mencurigakan.
“Saya mengimbau semua elemen masyarakat, khususnya para pengasuh pesantren, kepala sekolah, dan pengelola yayasan, untuk tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku membawa program pemerintah. Jangan ragu untuk mengecek langsung ke dinas terkait atau ke Pemkab bila ada tawaran bantuan yang mencurigakan,” ucap Bupati dengan nada serius.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan komitmen untuk menjaga nama baik pemerintah serta menjamin keamanan seluruh lembaga pendidikan dari upaya penipuan.
“Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk menipu. Kami jaga kepercayaan ini, dan saya pastikan, tidak akan ada celah bagi oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan nama baik pemerintahan,” tutupnya menimpali.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming bantuan yang belum jelas sumber dan legalitasnya. Penipuan berkedok program sosial nyatanya masih marak, dan kewaspadaan menjadi kunci utama untuk menghindari menjadi korban. (Red/TH)
