SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali menunjukkan komitmennya dalam membuka akses kerja luar negeri yang aman dan profesional. Kali ini, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan untuk mengemban tugas sebagai tenaga kesehatan (nakes) di Arab Saudi.
Adalah Ulfatul Hasanah, warga Dusun Gunung Togel, Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, yang mendapat kesempatan bekerja di Hayat National Hospital, salah satu rumah sakit di Arab Saudi. Keberangkatannya difasilitasi melalui kerja sama antara Disnaker Kabupaten Sumenep dengan PT. Timur Raya Jaya Lestari sebagai perusahaan penyalur resmi, pada Senin (30/03/2026).
Langkah ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan individu, tetapi juga menjadi cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga yang bekerja ke luar negeri mendapatkan perlindungan maksimal melalui jalur resmi.
Kepala Disnaker Kabupaten Sumenep, Mustangin, mengakui bahwa PMI yang diberangkatkan telah melalui tahapan seleksi yang ketat dan terukur secara adminitrasi dan komptensinya.
“Kami berangkatkan PMI yang telah melewati proses seleksi sangat ketat, mulai dari administrasi hingga kompetensi. Dan kami memastikan mereka benar-benar siap secara profesional,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa proses pemberangkatan PMI bukanlah hal yang instan. Setiap calon pekerja diwajibkan mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari verifikasi dokumen, uji kompetensi, hingga pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan.
Selain itu, pembekalan juga menjadi bagian penting sebelum keberangkatan. Para calon PMI tidak hanya dibekali kemampuan teknis sesuai bidang kerja, tetapi juga penguasaan bahasa asing serta pemahaman budaya di negara tujuan. Hal ini dinilai penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan cepat dan meminimalisir potensi kendala saat bekerja di luar negeri.
Menurutnya, selain sudah melewati seleksi juga diberikan pembekalan secara menyeluruh, mulai dari kemampuan bahasa hingga adaptasi budaya di negara tujuan. Termasuk juga dilakukan pembinaan mental agar yang bersangkutan mampu beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara optimal di luar negeri.
Mustangin juga menekankan bahwa penempatan PMI ke luar negeri bukan sekadar membuka peluang kerja semata, melainkan bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya warga yang berangkat secara non-prosedural karena berisiko tinggi terhadap keselamatan dan hak-hak pekerja.
Dikatakan Mustangin, jika penempatan PMI ke luar negeri bukan sekadar membuka lapangan kerja, tetapi juga memastikan perlindungan dan keselamatan pekerja. Pihaknya juga tidak menginginkan masyarakat berangkat secara non-prosedural, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, jaminan kerja, dan keselamatan mereka lebih terjamin.
“Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendampingi PMI sejak awal hingga kembali ke tanah air. Dan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi para pahlawan devisa,” tandasnya.
Lebih lanjut, Mustangin, mengakui bahwa melalui jalur resmi dan pembinaan yang tepat, PMI mampu membawa manfaat ekonomi bagi keluarga sekaligus berkontribusi bagi Negara.
Keberangkatan Ulfatul Hasanah ini sekaligus menjadi bukti bahwa peluang kerja di luar negeri masih terbuka luas, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterampilan dan kesiapan yang memadai. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar masyarakat memanfaatkan peluang tersebut melalui jalur resmi yang telah disediakan.
Di tengah tantangan global dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, langkah Disnaker Sumenep ini menjadi strategi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga mendorong lahirnya tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di tingkat internasional.
Dengan pola pembinaan yang terstruktur dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak warga Sumenep yang mampu mengikuti jejak serupa. Mereka tidak hanya menjadi pekerja migran, tetapi juga duta daerah yang membawa nama baik Indonesia di kancah global.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan penyalur resmi diharapkan terus diperkuat. Tujuannya jelas, yakni memastikan setiap PMI berangkat dengan bekal kompetensi, perlindungan hukum, serta jaminan keselamatan yang memadai. (Red/TH)
