SUMENEP, MASALEMBO.ID – Kapal survei milik Gelombang Seismik Indonesia (GSI) yang dioperasikan oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) untuk kegiatan eksplorasi migas di Perairan Dangkal West Kangean akhirnya angkat jangkar, Rabu (12/11) sore.
Kepulangan kapal tersebut, terjadi pasca ratusan nelayan melakukan aksi demontrasi di laut dengan mendatangi dan melakukan pengusiran terhadap kapal survei seismik 3D yang dioperasikan oleh PT KEI. Peristiwa ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Pulau Kangean yang selama ini berjuang menyelamatkan lingkungan hidupnya.
Bagaimana tidak, selama ini mereka berjuang dalam sunyi acap kali luput dari sorot media, ditambah masyarakat Pulau Kangean dengan segala keterbatasan tetap gigih melawan gempuran narasi yang bersekutu dengan PT KEI.
Bagi Aliansi Nelayan Kangean, momen ini bukan sekadar perpindahan kapal, tetapi dipandang sebagai bukti nyata atas konsistensi perjuangan masyarakat pesisir mempertahankan ruang hidup dan sumber ekonomi laut mereka. Koordinator Aliansi Nelayan Kangean, Ahmad Yani, menyebut hari itu sebagai hari yang layak dirayakan dengan rasa syukur sebagai kemenangan suara rakyat Kangean.
“Tadi kami langsung menemui awak kapal dan langsung tercapai kesepakatan bahwa jam 15.00 WIB mereka akan angkat kaki dari Kepulauan Kangean, dan benar mereka pergi dengan kapalnya,” ujarnya (12/11).
Menurutnya, pencapaian ini lahir dari keteguhan masyarakat yang berkali-kali melakukan aksi penolakan, meski beberapa waktu terakhir sempat memanas hingga terjadi penangkapan terhadap sejumlah nelayan. Situasi itu memperlihatkan bahwa tarik menarik kepentingan antara masyarakat lokal dan industri migas belum usai, dan tensinya dapat meningkat sewaktu-waktu.
“Hal ini memang patut kita syukuri, dan kita juga tetap harus waspada karena mungkin sewaktu-waktu mereka atau perusahaan lain kembali. Ini kemenangan rakyat. Sampai kapanpun kami akan tetap menolak bumi Kangean dieksplorasi dan dieksploitasi migas,” tegasnya.
Berbeda dengan narasi nelayan, pihak perusahaan memberikan penjelasan lain. Manager Government Affair KKKS KEI, Kampoi Naibaho, membenarkan adanya aksi masyarakat sejak pagi, namun menampik anggapan bahwa pemberangkatan kapal dipicu oleh tekanan demonstrasi.
“Itu memang karena sudah hasil evaluasi, monitoring dan semua yang sudah dilakukan itu telah direview dari kapal oleh pihak perusahaan, maka memang direncanakan kapal akan bergeser,” ujarnya dikutip dari salah satu media.
Ia menekankan bahwa komitmen eksplorasi migas tidak dapat dihentikan begitu saja, sebab kegiatan tersebut merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional.
“Kami ini kan berkomitmen dengan pemerintah, jadi kalau mau melakukan apa pun itu harus atas seizin pemerintah juga,” lanjutnya.
Terkait nasib kelanjutan survei seismik, Kampoi menyebut keputusan tidak hanya berada di tangan perusahaan. Pihaknya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah.
“Semua monitor, evaluasi dan pengambilan keputusan itu tidak hanya di kami, kita akan diskusikan dengan pemerintah,” jelasnya.
Kampoi juga menyinggung upaya komunikasi yang sebelumnya telah dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, ada kelompok penolak yang enggan membuka ruang dialog sehingga komunikasi tak berjalan efektif.
“Selama ini kami sudah mencoba berdialog, tapi mereka seakan-akan menutup diri. Mungkin nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Di sisi lain, gelombang penolakan warga tidak muncul tanpa alasan. Nelayan dan masyarakat pesisir merasa keberadaan industri migas berpotensi mempengaruhi ekosistem laut, memicu kerusakan sosial-ekonomi, dan mengancam mata pencaharian ribuan warga yang bergantung pada hasil laut. Kekhawatiran itu juga diperkuat pengalaman masa lalu di sejumlah wilayah pesisir Indonesia yang terdampak proyek ekstraktif.
Meski kapal telah meninggalkan perairan Kangean, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Bagi warga, ini hanyalah satu episode dari rangkaian panjang perjuangan menolak eksplorasi migas. Sementara bagi perusahaan, langkah kapal yang bergeser adalah bagian dari prosedur teknis, bukan mundur karena tekanan.
Kangean kini berada di persimpangan antara tawaran investasi energi dan kebutuhan menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah keputusan berikutnya akan mendengar suara nelayan sebagai pewaris laut Kangean, atau mengikuti jalur proyek energi nasional?. (Red/TH)
