MAMUJU, MASALEMBO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) harus melakukan langkah tegas berupa efisiensi anggaran setelah mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar. Kondisi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam rapat kerja strategis yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).
Rapat yang dipimpin Gubernur bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga ini turut dihadiri Plh Sekprov Herdin Ismail serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
“Rapat kerja kita hari ini dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp330 miliar dari dana transfer,” kata Suhardi Duka.
Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, sambung Suhardi Duka, sejumlah program yang seharusnya diturunkan ke kabupaten harus mengalami pemangkasan. Namun, SDK menekankan bahwa sektor-sektor prioritas tetap dipertahankan meski peningkatannya tidak signifikan.
“Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar, tapi minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” jelasnya.
Adapun pos anggaran yang harus terkena dampak efisiensi adalah dana hibah, termasuk bantuan untuk organisasi kemasyarakatan maupun lembaga non-pemerintah.
“Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi,” ujar Suhardi.
TPP ASN Dipertahankan
Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur SDK menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dihapus. Menurutnya, menjaga kesejahteraan pegawai menjadi salah satu prioritas penting dalam menjaga stabilitas birokrasi.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegasnya.
Upaya Tambahan dari APBN
Untuk menutup kekurangan, Suhardi mengatakan Pemprov Sulbar akan berupaya mencari tambahan pembiayaan dari program-program kementerian di tingkat pusat. Ia berharap, ada “tumpahan anggaran” dari APBN yang bisa membantu menopang program di daerah.
“Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta,” katanya.
Melalui strategi efisiensi dan penyesuaian program, Pemprov Sulbar berkomitmen menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus membuka peluang tambahan dukungan dari pemerintah pusat. (Ril/har)
