SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam hal distribusi bahan baku yang dinilai belum berpihak pada potensi lokal.
Lembaga legislatif tersebut menilai, pola pasokan yang berjalan saat ini masih didominasi oleh pihak tertentu dan belum memberikan ruang optimal bagi pelaku usaha daerah, terutama petani dan peternak.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat tujuan besar dari program MBG yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. DPRD menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi kunci agar manfaat program ini bisa dirasakan secara merata.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menyampaikan bahwa selama ini sebagian besar kebutuhan MBG masih dipenuhi dari luar kabupaten, terutama komoditas telur.
“Seperti telor ini lebih banyak mendatangkan dari Ngawi, Blitar, Tulungagung. Sementara peternak lokal banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya, Rabu (8/4).
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan belum adanya sistem distribusi yang terintegrasi dengan baik di tingkat daerah. Padahal, Sumenep memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Masdawi menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Ia menekankan pentingnya optimalisasi serapan hasil produksi lokal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.
Ia juga mengungkap dugaan bahwa rantai pasok MBG saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Praktik semacam ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan, baik dari sisi akses pasar bagi petani lokal maupun dari sisi kualitas dan harga komoditas.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu, saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu tapi tidak melibatkan petani lokal, agar mereka juga merasakan manfaat adanya program pemerintah,” bebernya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Pemkab Sumenep terhadap sistem distribusi yang berjalan saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi produk lokal agar terserap dalam program MBG.
Selain itu, aspek kualitas dan kapasitas produksi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan bahwa produk lokal mampu memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus memberikan pendampingan kepada petani agar dapat meningkatkan daya saing.
Masdawi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap harga komoditas. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik manipulasi harga, di mana pembelian dilakukan di bawah harga pasar namun dicatat dengan nilai yang lebih tinggi.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas, termasuk penunjukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengakomodasi hasil panen lokal. Dengan demikian, distribusi dapat berjalan lebih transparan dan adil.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Di sisi lain, penguatan regulasi di sektor pertanian juga dianggap penting. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.
Masdawi menekankan bahwa program MBG seharusnya memiliki dampak ganda. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” tukasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Sumenep berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk membenahi sistem distribusi MBG. Keterlibatan petani dan peternak lokal dinilai menjadi faktor penting agar program ini tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Red/TH)
