SUMENEP, MASALEMBO.ID -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus berpacu menuntaskan persoalan kekosongan 287 Kepala Sekolah (Kepsek) definitif di lembaga pendidikan sudah memasuki fase akhir, setelah melalui berbagai tahapan.
Kondisi kekosongan jabatan kepala sekolah sebelumnya menjadi perhatian serius, karena berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah. Tanpa pemimpin definitif, banyak kebijakan strategis di tingkat sekolah berjalan kurang optimal dan cenderung bergantung pada kebijakan sementara.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memastikan bahwa proses administratif sudah berjalan sesuai prosedur dan kini berada di tahap penentuan akhir. Ia menegaskan bahwa dokumen pengangkatan kepala sekolah sudah sampai di meja kerjanya.
“Untuk kepala sekolah yang kosong sekarang masih proses, dan sudah ada di meja saya,” ujarnya (16/07).
Pemkab Sumenep mempercepat langkah agar pengisian jabatan bisa segera direalisasikan. Target penyelesaian dalam bulan ini menjadi komitmen yang ingin dicapai demi stabilitas dunia pendidikan di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Moh. Iksan memaparkan jumlah sekolah yang terdampak kekosongan cukup signifikan. Menurutnya, total ada 287 lembaga pendidikan yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
Jumlah tersebut terdiri dari 280 Sekolah Dasar (SD) dan tujuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang tersebar di berbagai wilayah, baik daratan maupun kepulauan.
“Sedangkan tujuh lainnya merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak aparatur sipil negara (ASN) yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Namun dalam praktiknya, tidak semua bersedia melanjutkan proses hingga tahap akhir.
Salah satu alasan utama yang muncul adalah kekhawatiran terkait penempatan tugas, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Jarak yang jauh dari domisili menjadi pertimbangan besar bagi sebagian ASN.
Sebelumnya, Disdik Sumenep telah membuka peluang seleksi secara luas dengan mengundang sekitar 1.300 ASN untuk mengikuti proses pendaftaran melalui sistem yang telah disediakan. Namun, respons yang diterima ternyata tidak sebanding dengan jumlah yang diharapkan.
Dari total undangan tersebut, hanya 247 ASN yang mengembalikan formulir pendaftaran. Rinciannya, sebanyak 32 ASN bersedia menjadi kepala SMP, sementara 217 lainnya mendaftar sebagai calon kepala SD, baik dari kalangan PNS maupun PPPK.
Kondisi ini membuat proses seleksi harus dilakukan secara bertahap. Untuk mengisi kekosongan sementara, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) hingga kepala sekolah definitif benar-benar ditetapkan.
“Untuk yang SD, sisanya akan dilakukan seleksi tahap kedua. Sementara akan ditunjuk Plt dulu,” tandasnya.
Bupati Fauzi menjelaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Salah satu tahapan penting adalah koordinasi administratif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemkab Sumenep diwajibkan menyampaikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan. Setelah proses tersebut, BKN akan memberikan balasan sebagai dasar untuk melanjutkan penetapan.
“Setelahnya, BKN akan mengirimkan surat balasan kepada Pemkab Sumenep. Kami targetkan bulan ini selesai,” tambahnya.
Pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga kekosongan jabatan kepala sekolah tidak lagi menjadi kendala dalam pengelolaan pendidikan.
Selain itu, Pemkab juga tengah mencari solusi atas rendahnya minat ASN untuk menjadi kepala sekolah, khususnya terkait lokasi penempatan. Pendekatan yang lebih fleksibel tengah dipertimbangkan agar penugasan dapat disesuaikan dengan domisili.
“Kami lagi koordinasi untuk mendekatkan penempatan kepsek dengan domisilinya,” pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi ASN sekaligus memastikan distribusi kepemimpinan sekolah lebih merata. Dengan terisinya posisi kepala sekolah secara definitif, kualitas tata kelola pendidikan di Sumenep diharapkan dapat meningkat secara signifikan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. (Red/TH)
