SUMENEP, MASALEMBO.ID – Kabupaten Sumenep menorehkan capaian membanggakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Sumenep menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di provinsi ini, sekaligus menegaskan bahwa strategi pembangunan yang fokus pada desa mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan rilis BPS, tingkat kemiskinan di Sumenep turun dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen. Penurunan 0,76 persen tersebut setara dengan sekitar 7,94 ribu warga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Total penduduk miskin kini berada di angka sekitar 188,48 ribu jiwa. Angka ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi lokal, terutama di sektor pedesaan yang merupakan basis utama perekonomian masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia menyebutkan bahwa Pemkab Sumenep sejak awal menetapkan strategi pembangunan berbasis kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat sebagai pondasi utama.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tapi juga berupaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap program diarahkan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi,” katanya (29/10).
Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak hanya sekadar menurunkan angka secara statistik, melainkan memastikan perubahan struktur ekonomi masyarakat berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga penghapusan kantong-kantong kemiskinan di wilayah terpencil.
Salah satu kunci keberhasilan Sumenep adalah pengelolaan Dana Desa (DD) secara produktif. Pemerintah mendorong desa agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu menambah pendapatan rumah tangga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diberi peran strategis sebagai motor ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, jasa, maupun perdagangan.
“Sebagian alokasi dana desa kami arahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan usaha produktif. Ini penting agar warga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, program padat karya juga digerakkan di berbagai desa untuk menyerap tenaga kerja lokal. Infrastruktur dibangun sekaligus menciptakan perputaran ekonomi langsung di tingkat paling bawah. Di sisi lain, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga penyelenggaraan job fair turut memperluas peluang kerja bagi masyarakat usia produktif.
Pemkab Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat momentum ini. Target bukan hanya angka statistik yang menurun setiap tahun, tetapi terciptanya kondisi sosial ekonomi yang lebih kokoh sehingga masyarakat mampu bertahan dari gejolak ekonomi dan tidak kembali masuk kategori miskin.
“Kami ingin berbagai program yang berjalan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara,” tegasnya (red/TH)
