MAJENE, MASALEMBO.ID — Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada potensi ekonomi lokal agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Langkah krusial ini dirumuskan oleh tim peneliti dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) dalam penelitian berjudul “Formulasi Blueprint Inovasi Kebijakan UMKM Berbasis Local Economic Development (LED).”
Penelitian ini diketuai oleh Hendrawan, dengan anggota Muhammad Syihabuddin Taufiq dan Rahmatullah. Ketiganya merupakan akademisi dan dosen aktif pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat.
Ketua Tim Penelitian Unsulbar, Hendrawan, menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam merumuskan kebijakan di daerah. “Pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan melalui program-program yang berjalan secara sektoral. Diperlukan sebuah arsitektur kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai program, aktor, sumber daya, dan potensi ekonomi lokal ke dalam satu ekosistem pengembangan UMKM,” ujar Hendrawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2026).
Riset ini bertujuan merumuskan blueprint inovasi kebijakan yang berorientasi pada pendekatan Local Economic Development (LED) atau pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan tersebut menempatkan potensi daerah, pelaku usaha, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain exploratory case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, focus group discussion (FGD), serta analisis dokumen dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, organisasi bisnis, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Hasil riset menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Majene masih menghadapi tantangan multidimensional, seperti belum meratanya distribusi unit usaha secara spasial, keterbatasan legalitas usaha, kesenjangan integrasi digital, terbatasnya akses pembiayaan, koordinasi yang terfragmentasi, serta terbatasnya kapasitas fiskal daerah.
Guna menjawab persoalan tersebut, tim merumuskan blueprint yang mencakup pemetaan potensi lokal, pembagian peran pemangku kepentingan, desain kelembagaan, instrumen kebijakan terintegrasi, skema pembiayaan, hingga monitoring dan evaluasi. Kerangka ini dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif Local Economic Development (LED), collaborative governance, dan entrepreneurial ecosystem.
“Melalui pendekatan berbasis ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi, pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga mampu membangun ekosistem ekonomi daerah yang mendukung legalitas usaha, akses pembiayaan, transformasi digital, kemitraan, serta inovasi,” tambah Hendrawan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka kontekstual bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam menentukan prioritas intervensi kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kendati memiliki keterbatasan terkait data empiris rinci yang menjadi peluang penguatan pada riset lanjutan, blueprint ini diharapkan mampu membawa lompatan positif bagi ekosistem UMKM di Majene. (ril/har)
