Oleh: Asnawi (Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Barat)
Mamuju bukan hanya ibu kota provinsi yang tumbuh pesat; ia juga menyimpan rahasia besar di bawah tanahnya sebuah kombinasi kandungan mineral strategis, aktivitas geologi aktif, dan tingkat radiasi alam yang tidak lazim tinggi. Temuan para peneliti inilah yang membuat sejumlah media internasional, termasuk National Geographic, menaruh perhatian serius. Ironisnya, justru pemerintah daerah kita sendiri tampak abai terhadap peringatan ilmiah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemetaan radiometrik dan kajian geokimia menemukan keberadaan uranium, thorium, serta indikasi, unsur tanah jarang (rare earth elements) dalam kadar tinggi di sejumlah titik Mamuju. Unsur-unsur ini bukan hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga membawa konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang tidak bisa dianggap sepele. Gas radon produk peluruhan radioaktif, dapat masuk ke pemukiman warga dan meningkatkan potensi penyakit paru dalam jangka panjang. Namun hingga kini, belum ada peta risiko radiasi yang dipublikasikan pemerintah, apalagi sistem pemantauan radon di rumah-rumah warga.
Di saat dunia berhati-hati terhadap potensi radiasi alami, pemerintah daerah malah sibuk membuka ruang bagi eksplorasi mineral strategis tanpa kajian risiko yang memadai. Padahal, keberadaan uranium dan thorium menuntut standar AMDAL yang jauh lebih ketat dibanding komoditas tambang biasa. Tanpa pengawasan yang kuat, peluang masuknya praktik tambang ilegal (PETI) justru semakin besar. Bagi warga Mamuju, ini bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi ancaman langsung terhadap kesehatan generasi mendatang.
Lebih jauh, Mamuju berada di wilayah tektonik aktif yang pernah diguncang gempa mematikan pada tahun 2021. Struktur bawah tanah kita mengandung patahan aktif, batuan vulkanik rapuh, dan zona tanah yang rentan likuifaksi. Di wilayah seperti ini, pembangunan masif tanpa kajian geoteknik adalah tindakan yang sangat berbahaya. Pemerintah seharusnya menjadikan temuan ilmiah sebagai dasar penyusunan tata ruang, bukan menutup mata demi mempercepat perizinan investasi.
Selain itu, penelitian tentang karakteristik tanah pesisir Mamuju menunjukkan adanya tanah sulfat/asam, yang dapat merusak kualitas air tanah, struktur bangunan, dan menimbulkan ancaman kesehatan apalagi jika dikombinasikan dengan aktivitas pertambangan yang buruk. Kombinasi risiko radiasi, geologi aktif, dan kualitas tanah yang bermasalah adalah “triple threat” yang seharusnya membuat pemerintah bersikap jauh lebih waspada.
WALHI Sulawesi Barat menilai bahwa pemerintah justru gagal membaca arah risiko masa depan. Kejar target investasi sering kali mengorbankan aspek keselamatan publik. Ketika peringatan ilmiah datang dari para peneliti dan lembaga internasional, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan audit kebijakan, bukan menutup-nutupi informasi.
Kami mendesak pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk:
- Mempublikasikan peta radiasi dan melakukan pemantauan radon secara terbuka, terutama di kawasan permukiman.
- Menghentikan sementara pemberian izin tambang di wilayah dengan indikasi kandungan uranium/thorium hingga ada kajian risiko yang komprehensif.
- Merevisi tata ruang berbasis risiko gempa dan kestabilan tanah, bukan sekadar kepentingan pembangunan jangka pendek.
- Membentuk tim independen dari universitas, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil untuk mengaudit data geologi dan dampak potensial eksploitasi mineral strategis di Mamuju.
Mamuju tidak boleh menjadi laboratorium terbuka bagi bencana baru. Jika pemerintah terus mengabaikan bukti ilmiah, maka warga-lah yang akan membayar harga paling mahal. Tanggung jawab negara bukan mempercepat investasi yang buta risiko, tetapi menjamin keselamatan dan masa depan rakyatnya. Dan untuk itulah WALHI Sulawesi Barat menyampaikan peringatan ini, di bawah tanah Mamuju ada ancaman senyap yang harus segera disikapi sebelum terlambat. (*)
