SUMENEP, MASALEMBO.ID- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya memperkuat literasi keuangan masyarakat sebagai langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan. Melalui evaluasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Graha Adirasa, Kantor Bupati Sumenep, Kamis (12/12/2024).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi, menekankan bahwa literasi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Lebih dari 50 persen masyarakat Sumenep sudah memiliki rekening di perbankan. Namun, tantangan kita sekarang adalah meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami berbagai fasilitas keuangan yang dapat diakses,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman yang baik tentang literasi keuangan tidak hanya membantu masyarakat mengelola keuangan secara lebih bijak, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan layanan keuangan guna meningkatkan taraf hidup.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kepala BPS Sumenep Joko Santoso, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Moh. Ramli, serta perwakilan dari BPRS Bhakti Sumekar dan Bank Jatim. Diskusi ini dirancang untuk mengevaluasi langkah strategis yang telah berjalan dan menyusun strategi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui program TPAKD, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen memperluas akses keuangan hingga ke pelosok desa. Selain itu, TPID juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar literasi keuangan tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Sumenep menyadari pentingnya peran literasi keuangan sebagai pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Edukasi yang berkesinambungan serta kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan inklusi keuangan yang menyeluruh. (TH)
