SUMENEP, MASALEMBO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan berskala nasional yang digelar setiap sepuluh tahun ini menjadi momentum penting untuk memotret kondisi faktual dunia usaha sekaligus memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah berbasis data yang akurat.
Sensus ini merupakan langkah strategis dalam membaca dinamika ekonomi secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan kuat dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Kepala BPS Sumenep, Hondoyo Wijoyo menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tahun ini merupakan bagian dari rangkaian sensus ekonomi yang telah dilakukan sejak 1996. Artinya, SE 2026 menjadi pelaksanaan kelima yang memiliki peran penting dalam melihat perkembangan dunia usaha dari waktu ke waktu.
Mengusung tema “Mencatat Ekonomi Indonesia”, sensus ini dirancang untuk menjangkau seluruh sektor usaha tanpa terkecuali untuk dapat membidik secara akurat data usaha. Mulai dari skala kecil hingga besar, seluruh aktivitas ekonomi akan dicatat sebagai bagian dari gambaran utuh perekonomian daerah.
“Sensus ini merupakan agenda nasional sepuluh tahunan yang bertujuan memotret perkembangan dunia usaha secara utuh, termasuk di Kabupaten Sumenep,” ujarnya (05/05).
Menurutnya, cakupan pendataan SE 2026 meliputi berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Sektor perdagangan, industri, dan jasa tetap menjadi fokus utama, namun perhatian juga diberikan pada sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan perikanan yang menjadi ciri khas wilayah kepulauan seperti Sumenep.
“Kami memastikan seluruh sektor usaha terdata dengan baik, sehingga tidak ada potensi ekonomi yang terlewatkan dalam proses pendataan ini,” tegasnya.
Hondoyo menilai, sensus ekonomi memiliki nilai lebih dari sekadar kegiatan statistik. Ia menyebutnya sebagai investasi informasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar dalam proses pembangunan ekonomi daerah.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai rujukan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, hingga evaluasi program ekonomi yang telah berjalan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat berbasis data yang valid dan relevan dengan kondisi lapangan.
“Data yang dihasilkan akan menjadi basis penting dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, hingga evaluasi program ekonomi yang sudah berjalan,” jelasnya.
Selain memberikan manfaat bagi pemerintah, hasil sensus ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ketersediaan data yang akurat dinilai mampu membantu pelaku usaha dalam membaca tren pasar serta menentukan strategi bisnis yang lebih efektif dan kompetitif.
“Kami berharap hasil sensus ini juga dimanfaatkan pelaku usaha sebagai referensi dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih terukur dan kompetitif,” pungkasnya.
BPS Sumenep menaruh harapan besar agar pelaksanaan SE 2026 mampu mengungkap secara maksimal potensi unggulan daerah. Sektor UMKM, pariwisata, dan perikanan disebut sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang perlu didukung dengan data yang kuat agar dapat terus berkembang.
Untuk itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan sensus ini. BPS mengimbau seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pelaksanaan SE 2026 sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pendataan mandiri yang ditujukan bagi usaha besar dan menengah, yang berlangsung pada 1 hingga 15 Mei 2026. Pada tahap ini, pelaku usaha dapat mengisi data secara independen melalui sistem yang telah disiapkan.
Selanjutnya, tahap kedua akan dilaksanakan melalui metode door to door yang menyasar rumah tangga serta pelaku UMKM. Pendataan tahap ini dijadwalkan berlangsung mulai 16 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan melibatkan petugas yang turun langsung ke lapangan. (Red/TH)
