MAMUJU, MASALEMBO.ID – Ratusan honorer Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Senin (6/1/2025).
Aksi tersebut mendesak agar peserta tes seleksi PPPK “titipan” yang lolos segera dicoret namanya. Pendemo mengungkap diduga banyak titipan dari pihak BKD dan pejabat di jajaran Pemkab Mamuju yang turut serta dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Banyak temuan kami peserta tes PPPK yang lulus seleksi merupakan titipan oknum pejabat dan oknum BKD. Mereka yang lolos seleksi PPPK bukan honorer aktif,” ungkap Korlap Aksi Honorer Pemkab Mamuju, Jumadil.
Menurut Jumadil, ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi merupakan tenaga honorer yang masih aktif sampai sekarang. Ironisnya mereka yang lolos seleksi justru bukan tenaga honorer aktif.
Massa aksi unjuk rasa meminta
bagi honorer yang lolos agar mampu memperlihatkan SK honorer selama 2 tahun berturut-turut dan juga memperlihatkan ampara gaji honornya. Pendemo juga mendesak BKD menggugurkan bagi peserta yang lolos seleksi yang tidak memenuhi persyaratan.
“Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat peserta PPPK yang lolos tes PPPK,” pinta Jumadil.
Aksi massa yang digelar ratusan tenaga honorer tersebut sempat memanas. Hal itu dipicu peserta aksi marah karena tersinggung dengan ucapan anggota DPRD Mamuju yang menerima aspirasi massa.
Massa aksi sempat mengusir anggota dewan yang menerima aspirasi mereka. Namun setelah ditenangkan oleh petugas kepolisian yang bertugas akhirnya massa aksi kembali tertib.
Ratusan massa aksi yang berunjuk rasa di gedung DPRD Mamuju membubarkan diri usai aspirasi mereka diterima Kepala BKD Pemkab Mamuju Cheng, dan anggota DPRD Mamuju dari Partai Demokrat Arnold serta legislator Partai Hanura Irwan.
Massa membubarkan diri setelah pihak BKD berjanji akan membatalkan peserta tes PPPK yang dinilai bermasalah dan bukan honorer aktif. (Awl/har)
