SUMENEP, MASALEMBO.ID- Dugaan pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura tahun 2023 kembali mencuat setelah ramai dibahas di media sosial. Polemik dan kontroversi ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas, yang mempertanyakan transparansi pengelolaan dana pendidikan tersebut.
Skema KIP Kuliah di UNIBA Madura
Di UNIBA, program KIP Kuliah dibagi menjadi dua skema. Skema pertama memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000 dan biaya hidup Rp 2.400.000 per semester, dengan total Rp 4.800.000. Sedangkan skema kedua hanya mencakup bantuan biaya pendidikan senilai Rp 2.400.000 per semester.
Menurut seorang informan, proses pengajuan program ini cukup sederhana, hanya membutuhkan dokumen berupa KTP dan KK. Namun, dalam realisasinya, banyak penerima, khususnya skema 1, melaporkan bahwa dana mereka tidak diterima sama sekali pada pencairan tahap pertama.
Praktek Joki
Salah satu mahasiswa UNIBA, yang meminta agar identitasnya dirahasiakan, menyatakan bahwa dana KIP yang seharusnya diterima mahasiswa malah diduga dialihkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Hampir 70% penerima KIP tahun 2023 untuk semester pertama tidak mendapatkan dana sama sekali. Informasinya, pencairan pertama itu diambil oleh oknum seperti kakak tingkat, ketua organisasi mahasiswa, bahkan dosen,” ungkapnya.
Ada juga laporan bahwa beberapa mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan “joki” menerima dana secara penuh, namun tetap diminta menyerahkan “komisi” kepada oknum tersebut. Besaran komisi bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga mencapai Rp 1 juta. Oknum yang disebut-sebut terlibat diduga menawarkan bantuan mendapatkan program KIP dengan syarat memberikan sebagian dana yang cair.
Respon Orang Tua dan Viral di Media Sosial
Kasus ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan orang tua mahasiswa. Bahkan, beberapa orang tua dilaporkan mendatangi kampus untuk meminta penjelasan terkait dugaan pemotongan dana. “Kasus ini sempat ramai waktu itu, sampai ada beberapa orang tua yang datang langsung ke UNIBA,” ujar seorang sumber.
Meskipun sempat viral di media sosial seperti TikTok, perhatian publik terhadap kasus ini perlahan meredup. Namun, mahasiswa yang merasa haknya diabaikan masih berharap agar kasus ini mendapat perhatian lebih serius dari pihak berwenang.
Pernyataan Rektor UNIBA Madura
Menanggapi isu ini, Rektor UNIBA Madura, Rahmad Hidayat, memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang diunggah di TikTok. Dalam videonya, Rahmad menegaskan bahwa pihak kampus tidak terlibat dalam praktik pemotongan dana KIP.
“Tidak ada satupun pihak dari UNIBA yang meminta dana KIP Anda. Jika ada yang melakukannya, silakan laporkan kepada saya, dan saya akan melaporkannya langsung ke pihak kepolisian,” tegas Rahmad.
Ia juga mengimbau mahasiswa untuk tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada oknum yang mengatasnamakan kampus. “Dana itu adalah hak Anda, rezeki Anda. Jangan berikan kepada siapapun yang mengatasnamakan UNIBA Madura,” pungkasnya.
Belum Ada Kepastian Hukum
Hingga kini, belum ada langkah hukum yang jelas terkait kasus ini. Banyak pihak, terutama mahasiswa penerima KIP, berharap agar kasus ini segera diusut tuntas demi menjaga integritas program bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
Kasus ini menjadi ujian bagi transparansi lembaga pendidikan tinggi sekaligus pengawasan terhadap program bantuan pemerintah. Langkah tegas diperlukan untuk memastikan dana bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. (TH)
