SUMENEP, MASALEMBO.ID- Plt. Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hj. Dewi Khalifah, SH., MH. M.Pd.I., memberikan paparan mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebagai respons atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2025. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumenep.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Sumenep menyampaikan bahwa kinerja Pemkab terus mengalami peningkatan, yang tercermin dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.
“Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Sumenep dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Plt. Bupati memaparkan berbagai indikator pencapaian kinerja Pemkab hingga 2024, salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak tahun 2021, IPM Sumenep terus naik, dimulai dari angka 67,74 pada 2021, menjadi 68,49 di 2022, dan mencapai 69,13 pada 2023.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumenep juga menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Selama dua tahun berturut-turut, Sumenep berhasil menduduki peringkat pertama TPT terendah di Jawa Timur dengan angka 2,31 persen di 2021, turun menjadi 1,36 persen di 2022, dan berada di angka 1,71 persen pada 2023.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sumenep juga menunjukkan perkembangan yang positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten ini terus meningkat, hingga mencapai 5,35 persen di 2023.
“LPE Kabupaten Sumenep merupakan yang tertinggi di wilayah Madura Raya, bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Timur,” jelas Plt. Bupati.
Penurunan angka kemiskinan di Sumenep juga menjadi sorotan. Selama periode 2020 hingga 2024, angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar 2,4 persen, dari 20,18 persen menjadi 17,78 persen. Sumenep menempati peringkat pertama di Jawa Timur terkait penurunan angka kemiskinan pada periode tersebut.
Capaian lainnya juga terlihat pada peningkatan nilai investasi di Kabupaten Sumenep, yang terus mengalami peningkatan dari Rp1,13 triliun pada 2021 menjadi Rp2,1 triliun di 2023.
“Investasi yang terus bertumbuh menjadi bukti bahwa Sumenep adalah daerah yang menarik bagi para investor,” lanjutnya.
Indeks Desa Membangun (IDM) di Sumenep juga meningkat dari tahun ke tahun. IDM mencapai 0,6855 pada 2021, kemudian naik menjadi 0,7055 di 2022, dan mencapai 0,7393 pada 2023. Pemkab Sumenep terus berupaya meningkatkan pembangunan di desa-desa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Tidak hanya itu, bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga mendapatkan perhatian khusus dari Pemkab Sumenep dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., berharap bahwa tahapan pembicaraan tingkat satu dalam pembahasan Raperda APBD 2025 yang mencakup penyampaian nota penjelasan, pandangan umum fraksi, dan jawaban Bupati, dapat memberikan landasan penting untuk proses pembahasan selanjutnya.
“Semoga tahapan ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan yang efektif antara Pemkab dan DPRD,” ujar Ketua DPRD.
Paparan Plt. Bupati Sumenep ini menjadi gambaran nyata tentang komitmen Pemkab Sumenep dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor pembangunan. (TH)
