SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempererat kemitraan strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sumenep untuk membangun kebijakan yang berpijak pada data faktual dan terverifikasi, bukan sekadar asumsi atau pendekatan normatif.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan pentingnya basis data dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Hal itu disampaikannya saat memimpin langsung kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari lalu. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi dan menyusun strategi bersama guna memperkuat fondasi data yang dibutuhkan daerah dalam menyusun arah kebijakan ke depan.
“Perencanaan yang baik harus ditopang oleh data yang valid. Ini bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan itu benar-benar bisa menyasar kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya Jum’at 20/06.
Selama pertemuan, pembahasan mencakup berbagai indikator makro dan mikro pembangunan, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator kesejahteraan masyarakat, dinamika sosial-ekonomi, serta data sektoral lainnya yang bersifat strategis. Semua itu akan digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen penting daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Tidak hanya sekadar menerima data, tim Bappeda juga melakukan dialog teknis yang cukup mendalam dengan pihak BPS. Salah satunya bersama Nurul Andriana, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) BPS Jatim. Dalam diskusi tersebut, dibahas metode pengolahan data ekonomi serta analisis tren sektoral yang dapat membantu dalam menentukan prioritas pembangunan secara objektif dan terukur.
Menurut Arif, melalui pemetaan data dan analisis statistik yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang perlu didorong lebih lanjut, serta area-area yang membutuhkan perhatian khusus. “Dengan pendekatan ini, kita bisa menyusun skala prioritas pembangunan dengan lebih bijak dan responsif terhadap perubahan,” imbuhnya.
Sementara itu, pihak BPS Provinsi Jawa Timur menyambut baik kerja sama yang tengah dijajaki. Mereka menegaskan dukungannya terhadap penguatan praktik perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan data sebagai kompas utama pembangunan.
Komitmen ini dinilai sangat penting mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, sehingga setiap kebijakan publik dituntut untuk adaptif dan solutif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik seperti BPS menjadi salah satu elemen krusial dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berdampak.
Dengan fondasi data yang kokoh, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjawab tantangan lokal secara tepat sasaran. Kolaborasi ini menjadi titik tolak baru menuju tata kelola pembangunan yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. (Red/TH)
