Oleh: Herman Mono, S.Pd*
(*Guru MTs DDI Taukong, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene).
BAHASA merupakan alat komunikasi utama dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, bahasa daerah memiliki posisi strategis sebagai sarana penyampaian pengetahuan, terutama di wilayah terpencil. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan bukan hanya mempermudah pemahaman peserta didik, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat. Hal ini sejajar dengan pandangan para ahli linguistik yang menekankan bahwa bahasa adalah bagian dari struktur kognitif dan budaya manusia.
Menurut teori pemerolehan bahasa, anak lebih mudah memahami konsep baru melalui bahasa pertama yang sudah mereka kuasai. Krashen (1982) menegaskan bahwa input yang dapat dipahami (comprehensible input) adalah kunci keberhasilan pemerolehan bahasa dan pengetahuan. Dalam konteks sekolah terpencil, bahasa daerah berfungsi sebagai jembatan menuju penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar resmi pendidikan.
UNESCO melalui kebijakan Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran dasar. Dalam laporan UNESCO (2016), disebutkan bahwa penggunaan bahasa pertama dapat meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan literasi, dan keberlanjutan pendidikan. Kebijakan tersebut relevan bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, termasuk wilayah-wilayah terpencil di mana bahasa Indonesia belum digunakan secara fasih oleh peserta didik.
Di sekolah-sekolah terpencil, guru sering menghadapi kesenjangan linguistik antara bahasa pengantar resmi dan kemampuan bahasa siswa. Pada situasi ini, penggunaan bahasa daerah menjadi solusi pragmatis sekaligus pedagogis. Secara psikolinguistik, bahasa daerah membantu mengurangi beban kognitif siswa sehingga mereka dapat lebih fokus pada pemahaman materi pelajaran. Vygotsky (1978) menyatakan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial melalui interaksi yang bermakna. Bahasa daerah memperkuat interaksi tersebut karena lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari anak.
Selain itu, penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan dapat memperkuat identitas budaya lokal. Whorf (1956) dalam teorinya mengenai relativitas linguistik mengungkapkan bahwa bahasa mempengaruhi cara manusia berpikir dan melihat dunia. Dengan demikian, penggunaan bahasa daerah tidak hanya mempermudah proses pembelajaran, tetapi juga memperkaya cara berpikir anak terhadap budaya dan lingkungan mereka.
Meskipun demikian, penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran tidak berarti mengabaikan bahasa Indonesia. Strategi yang tepat adalah menerapkan pendekatan transisi bertahap (transitional bilingual education), di mana bahasa daerah digunakan pada tahap awal untuk memperkuat dasar pemahaman, kemudian perlahan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik. Pendekatan ini terbukti efektif di berbagai negara multibahasa, termasuk Filipina dan Papua Nugini.
Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penerapan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar perlu mendapatkan dukungan instruksional, pelatihan guru, dan penyediaan bahan ajar yang relevan. Guru di daerah terpencil memerlukan kebebasan pedagogis untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi sosial-linguistik siswa. Tanpa dukungan ini, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia secara seragam dapat menciptakan hambatan dalam pemerataan akses pendidikan.
Sebagai pendidik di wilayah terpencil, penulis melihat langsung bahwa siswa jauh lebih responsif dan aktif ketika guru menggunakan bahasa daerah dalam menjelaskan konsep baru. Keterlibatan emosional dan kedekatan linguistik inilah yang menjadi alasan pentingnya mempertahankan bahasa daerah sebagai media pembelajaran pendukung.
Dengan mempertimbangkan teori kebahasaan dan pendidikan, jelas bahwa penggunaan bahasa daerah memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk kebijakan berbasis multibahasa agar proses pendidikan berjalan efektif, inklusif, dan berkeadilan.
Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Dengan demikian, melestarikan dan memanfaatkan bahasa daerah dalam pembelajaran adalah bagian dari upaya membangun pendidikan nasional yang bermutu dan berakar pada budaya bangsa. (*)
