POLEWALI, MASALEMBO.ID — Program penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali tersendat. Dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan sementara operasinya karena kehabisan anggaran dan belum cairnya dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Akibatnya, ribuan siswa di sejumlah sekolah yang menjadi cakupan pelayanan kedua dapur tersebut tidak lagi mendapatkan jatah makan bergizi harian.
Dua dapur yang berhenti beroperasi masing-masing dikelola oleh Yayasan Indonesia Kita Maju di Rea Barat, Kecamatan Matakali, dan Yayasan Kreatif Jaya Perdana Madatte di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Polewali. Dapur pertama resmi berhenti sejak Senin (6/10/2025), disusul dapur kedua sehari kemudian pada Selasa (7/10/2025).
Pantauan di lokasi, suasana dapur tampak sepi tanpa aktivitas. Kompor dan peralatan masak tidak lagi digunakan, sementara mobil boks pengangkut makanan terlihat terparkir di halaman depan. Sebelumnya, dapur-dapur ini setiap hari menyiapkan ribuan porsi makanan untuk siswa sekolah dasar penerima manfaat program MBG.
Penanggung jawab SPPG Yayasan Indonesia Kita Maju, Kania, mengatakan penghentian aktivitas dapur dilakukan karena dana operasional yang diajukan ke BGN Pusat sebesar Rp500 juta hingga kini belum juga dicairkan.
“Dapur kami berhenti sejak Senin kemarin karena dana belum turun. Kami sudah ajukan Rp500 juta ke pusat, tapi sampai sekarang belum cair,” jelas Kania.
Ia menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan kondisi ini kepada sekolah-sekolah penerima manfaat agar memahami situasi yang terjadi.
“Kalau nanti anggaran MBG sudah cair, dapur akan kembali beroperasi seperti biasa untuk melayani sekolah-sekolah di wilayah tanggung jawab kami,” imbuhnya.
Sejak beroperasi pada 14 Juli 2025, dapur Yayasan Indonesia Kita Maju melayani sekitar 3.568 porsi menu MBG yang tersebar di 28 sekolah di Kecamatan Matakali dan sekitarnya. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah penerima manfaat sempat menurun menjadi 2.790 porsi sebelum akhirnya dapur benar-benar berhenti beroperasi.
Koordinator Wilayah BGN Polewali Mandar, Muhammad Firman Jaelani, membenarkan bahwa dua dapur SPPG tersebut memang sedang tidak beroperasi karena keterlambatan pencairan anggaran. Namun ia menegaskan bahwa penghentian itu bukan karena dana dihapus, melainkan masalah administratif.
“Bukan karena dananya tidak ada, tapi karena pihak SPPG terlambat mengajukan proposal. Ada batas waktu setiap 10 hari untuk pengajuan proposal dana operasional, dan mereka melewati batas itu,” jelas Firman.
Firman memastikan, dua SPPG yang mengalami kendala akan mendapat teguran resmi agar tidak lagi terlambat dalam proses administrasi pengajuan anggaran ke depan.
“Kami akan beri teguran supaya hal seperti ini tidak terulang. Program ini sangat penting bagi pemenuhan gizi anak sekolah,” tegasnya.
Meski dua dapur berhenti sementara, Firman menyebut 22 dari 27 SPPG di Kabupaten Polewali Mandar masih beroperasi normal dan terus menyalurkan makanan bergizi ke sekolah-sekolah. Ia berharap BGN Pusat segera menyalurkan dana yang tertunda agar dapur-dapur yang berhenti bisa kembali aktif melayani siswa.
Program MBG menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menurunkan angka stunting. Namun, kendala teknis dan administrasi seperti keterlambatan pencairan anggaran kini menjadi tantangan tersendiri dalam keberlanjutan program tersebut di daerah. (Ant/har)
