SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memutuskan menunda sementara pembahasan anggaran program wirausaha santri yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar). Usulan yang semula dianggarkan hingga Rp1 miliar ini dinilai belum memiliki kejelasan arah pelaksanaan maupun ukuran keberhasilan.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan bahwa keputusan penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, setiap program yang bersumber dari dana publik harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Untuk sementara, anggaran itu kita tunda dulu pembahasannya,” kata (18/8).
Mulyadi menekankan perlunya transparansi dari pihak dinas terkait. DPRD tidak ingin menyetujui program hanya berdasarkan konsep global tanpa adanya penjelasan rinci mengenai manfaat nyata yang bisa diterima santri.
“Dinas harus bisa memaparkan secara konkret apa output yang dihasilkan dari program itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD ingin memastikan siapa saja penerima manfaat, bagaimana mekanisme pelaksanaan, serta dampak jangka panjang dari program tersebut. Tanpa hal itu, alokasi dana sebesar Rp1 miliar berpotensi tidak tepat sasaran dan hanya menjadi program formalitas belaka.
Mulyadi menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi proposal kegiatan dari perangkat daerah.
Langkah ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kontrol agar program yang digulirkan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kalangan santri yang disebut sebagai target utama program.
“Santri punya peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia, maka program ini harus benar-benar jelas dan memberi dampak positif. Jangan sampai sekadar seremonial,” ujarnya.
Meski ditunda, DPRD tidak menutup kemungkinan bahwa program wirausaha santri bisa kembali dibahas. Bagi DPRD, ide pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sebenarnya penting dan strategis, terlebih dalam mencetak generasi santri yang mandiri secara ekonomi.
Namun, tanpa perencanaan matang, program semacam ini rawan gagal. Karena itu, DPRD meminta Disbudporapar untuk menyempurnakan dokumen teknis, menyusun mekanisme yang jelas, dan menyajikan target yang terukur. Dengan begitu, ketika anggaran digelontorkan, hasilnya bisa dipantau dan dievaluasi.
DPRD berharap Disbudporapar segera menindaklanjuti masukan tersebut dengan mempersiapkan penjelasan yang lebih lengkap. Jika semua aspek teknis dan administrasi telah terpenuhi, pembahasan program ini bisa dilanjutkan di masa sidang mendatang. (Red/TH)
