SUMENEP, MASALEMBO.ID – Program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Sumenep menuai kritik tajam dari kalangan legislatif, menyusul minimnya respons masyarakat. Hingga akhir Juli 2025, program yang ditargetkan dapat menampung 100 siswa dari keluarga kurang mampu itu, baru berhasil menarik lima pendaftar.
Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya sosialisasi dan strategi pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin, menjadi pihak yang paling lantang menyuarakan keprihatinan.
Menurutnya, rendahnya jumlah pendaftar merupakan cerminan dari kegagalan instansi pelaksana dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Ia mengkritik pendekatan sosialisasi yang terlalu umum dan tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi kelompok sasaran program tersebut.
“Kalau cuma mengandalkan gratis, pesantren juga banyak yang menawarkan hal serupa. Harus ada konsep yang matang dan strategi jemput bola, menyasar langsung ke masyarakat,” ujar Samioeddin, Senin (4/8).
Samioeddin menilai bahwa Dinsos P3A terlalu menggantungkan diri pada asumsi bahwa program pendidikan gratis akan otomatis menarik minat warga. Padahal, di tengah banyaknya alternatif pendidikan informal seperti pesantren dan lembaga pendidikan swadaya, penawaran gratis bukan lagi hal istimewa.
Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya menekankan aspek biaya, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari program SR, baik dari sisi pendidikan, pembentukan karakter, hingga prospek masa depan anak-anak mereka.
“Program ini bisa saja berjalan baik jika ada sentuhan langsung. Jangan hanya pasang spanduk atau sebar pamflet, tapi datang dan bicara langsung ke keluarga-keluarga miskin. Di situlah letak pengaruhnya,” imbuhnya.
Merespons kritik tersebut, Kepala Dinsos P3A Sumenep, Mustangin, menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia mengaku telah mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pendamping sosial dalam menyebarluaskan informasi mengenai program ini.
“Kami akan terus melakukan penyisiran dan jika sampai masa penjaringan berakhir jumlah peserta tetap minim, kami akan berkoordinasi dengan Satgas Sekolah Rakyat di Kementerian untuk arahan lebih lanjut,” kata Mustangin.
Ia menegaskan, tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini luput dari perhatian, termasuk mereka yang tidak terdata dalam program bantuan sosial lainnya. Program ini juga menyasar keluarga yang hidup di wilayah terpencil atau yang mengalami hambatan administratif.
Namun demikian, hingga kini, angka pendaftaran masih stagnan. Target 100 siswa, masing-masing 50 untuk tingkat SD dan SMP, tampak masih jauh dari realisasi. Ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bukan hanya pada sisi teknis, melainkan juga kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. (Red/TH)
