Dinkes Sulbar Perkuat Langkah Menuju UHC, Pasangkayu Jadi Titik Lemah Keaktifan Peserta BPJS

Avatar photo
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Darmawiyah, dalam rapat koordinasi lintas bidang di Café Paulle, Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. (Kominfo Sulbar)

MAMUJU, MASALEMBO.ID – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari program prioritas “Sulbar Sehat”. Upaya tersebut menjadi perhatian utama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, sejalan dengan agenda Quick Wins untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Sulbar, tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di provinsi ini tercatat rata-rata 83,43 persen. Kabupaten Polewali Mandar menempati posisi tertinggi dengan 89,01 persen, disusul Majene 88,34 persen, Mamuju 85,28 persen, Mamasa 83,38 persen, dan Mamuju Tengah 82,78 persen.

Baca Juga  Achmad Fauzi - KH. Imam Hasyim Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024-2029

Namun, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dengan tingkat keaktifan peserta hanya 72,36 persen—angka yang jauh di bawah standar minimal UHC. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat target capaian UHC Sulbar secara keseluruhan.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Darmawiyah, dalam rapat koordinasi lintas bidang di Café Paulle, Mamuju, Selasa (28/10/2025).

“Kami mendorong semua kabupaten untuk memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif sebagai peserta JKN-KIS. Keaktifan ini penting agar masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi,” ujar Darmawiyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa keberhasilan UHC tidak hanya mencerminkan capaian sektor kesehatan, tetapi juga bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Capaian UHC yang kuat akan memastikan setiap warga terlindungi dan mendapat layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya,” tegas Nursyamsi.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Sulbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten, serta perangkat daerah terkait. Langkah tersebut mencakup peningkatan sosialisasi, validasi data peserta, dan upaya mendorong masyarakat agar aktif membayar iuran.

Baca Juga  Festival Budaya Ada’ Tuho, Kemeriahan yang Menyisakan Refleksi Pahit bagi Ulumanda

Dengan langkah terpadu ini, pemerintah provinsi menargetkan pencapaian UHC 98 persen dapat segera terwujud di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. (har/ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *