SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep memita kepada seluruh satuan pendidikan agar aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Pengawasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah. Setiap temuan di lapangan, baik menyangkut mutu makanan maupun kelayakan konsumsi, diminta segera dilaporkan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk ditindaklanjuti.
Hal ini disampaikan Kepala Disdik Sumenep, Moh. Iksan, saat hadir sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak?” yang digelar DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Tanean Cafe, (09/07).
Moh. Iksan menekankan bahwa pihaknya tidak ingin pelaksanaan program hanya berjalan secara formalitas. Ia mengaku rutin melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
“Saya sering datang tanpa pemberitahuan ke sekolah-sekolah. Saya ingin melihat langsung makanan yang diterima anak-anak. Yang terpenting bagi saya, porsinya cukup sehingga anak-anak kenyang, sementara urusan kandungan gizinya menjadi kewenangan tim yang membidangi,” ujarnya (09/07).
Langkah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Disdik menjadi bagian dari strategi pengawasan aktif agar program MBG tetap berada pada jalur yang semestinya. Hasil temuan di lapangan, kata Iksan, akan dijadikan dasar evaluasi untuk penyempurnaan program ke depan.
Lebih jauh, Disdik juga menaruh perhatian pada peran kepala sekolah sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Mereka diminta tidak menunda pelaporan jika menemukan makanan yang kurang layak atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
“Kami sudah meminta kepala sekolah, apabila ada makanan yang dinilai kurang layak atau ada rasa yang tidak sesuai, segera sampaikan kepada pihak SPPG. Dengan begitu bisa langsung dievaluasi dan diperbaiki,” katanya.
Ia menilai, respons cepat dari pihak sekolah sangat menentukan kualitas layanan MBG secara keseluruhan. Tanpa pelaporan yang terbuka dan tepat waktu, perbaikan program akan sulit dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Iksan juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, dan pengelola SPPG dinilai menjadi kunci agar standar pelayanan tetap terjaga.
Tidak hanya berhenti pada aspek pengawasan, Disdik Sumenep juga mendorong perluasan cakupan penerima manfaat program MBG. Pemerataan layanan menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang selama ini menghadapi kendala distribusi.
Menurutnya, program MBG harus mampu menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lembaga pendidikan berbasis pesantren serta daerah kepulauan.
“Kami berharap pelaksanaan MBG terus disempurnakan sehingga dapat menjangkau seluruh sekolah, termasuk pesantren dan wilayah kepulauan seperti Pulau Masalembu. Pemerataan layanan menjadi bagian penting agar seluruh anak didik memperoleh manfaat yang sama,” pungkasnya. (Red/TH)
