MAJENE, MASALEMBO.ID — Kontrak kerja ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dipastikan berakhir pada bulan Juni 2026 ini, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai bagaimana nasib kelanjutan mereka ke depan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media, saat ini terdapat sedikitnya 2.225 orang PPPK yang mengabdi di Kabupaten Majene. Mereka terangkat jadi PPPK sejak 2022 sebanyak 86 orang, kemudian formasi 2023 sebanyak 709 orang dan 2024 berjumlah 1.460 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas akan putus kontrak bulan ini, dan hanya menyisakan 82 orang PPPK formasi 2024 tahap II yang masa kontraknya baru akan berakhir pada Desember 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majene, Fatmawaty Rachim, membenarkan informasi mengenai selesainya masa kontrak massal tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa alokasi hak keuangan bagi ribuan aparatur tersebut memang telah mencapai batas akhir.
“Iye, penggajiannya sampai bulan Juni 2026,” ujar Fatmawaty singkat saat dikonfirmasi pada Minggu (31/5/2026).
Sebelumnya, isu mengenai bakal dirumahkannya ribuan PPPK Majene usai masa kontrak habis telah santer berembus di tengah masyarakat. Kendala klasik berupa keterbatasan anggaran daerah disebut-sebut menjadi alasan utama di balik potensi tidak dilanjutkannya kontrak kerja mereka. Saat ini, ruang fiskal Pemda Majene berada dalam kondisi yang sangat sempit di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah setidaknya membutuhkan dana segar sekitar Rp140 miliar untuk memenuhi kebutuhan gaji ASN PPPK di Pemda Majene. Angka tersebut dirasa sangat berat akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat serta masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majene.
Kendati demikian, pihak eksekutif menegaskan bahwa kebijakan final mengenai nasib para pegawai ini belum ketuk palu. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene, Rudy Hartanto, mengatakan bahwa pihaknya belum mau memberikan keterangan pasti terkait isu tidak dilanjutkannya kontrak ribuan PPPK tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih berjuang mencari jalan keluar.
“Masih sementara dibicarakan untuk perpanjangannya,” ungkap Rudy, Minggu (31/5).
Rudy tidak menampik bahwa ketersediaan anggaran untuk PPPK penuh waktu di kantong daerah memang hanya dialokasikan sampai bulan Juni ini. Namun, ia menekankan bahwa pimpinan daerah Kabupaten Majene terus bergerak mencari solusi terbaik agar skenario terburuk dapat dihindari.
“Diperpanjang atau tidak belum menjadi suatu keputusan pimpinan. Pada dasarnya, pimpinan tidak inginkan adanya pemutusan kontrak,” pungkas Rudy. (har/red)
