SUMENEP, MASALEMBO.ID – Kebijakan pemangkasan anggaran hingga 70 persen menjadi peringatan keras bagi desa-desa di Kabupaten Sumenep untuk segera berbenah. Di tengah tekanan fiskal yang semakin nyata, DPRD Sumenep mendorong perubahan cara pandang dan pola kelola keuangan desa agar tidak lagi bertumpu hampir sepenuhnya pada kucuran dana pusat.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar, menegaskan bahwa kondisi ini justru harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan desa. Ia menilai, pemotongan anggaran tidak selayaknya dipandang sebagai akhir dari geliat pembangunan, melainkan sebagai titik tolak untuk membangun kemandirian fiskal yang lebih kokoh.
Menurut pria yang akrab disapa Irul itu, desa bersama pemerintah kabupaten pada dasarnya memang dituntut mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketergantungan berlebihan terhadap pemerintah pusat, kata dia, hanya akan membuat desa rentan ketika terjadi perubahan kebijakan anggaran nasional.
“Jika desa sudah mandiri secara finansial, maka pembangunan desa bisa berjalan lebih berkelanjutan karena tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pusat,” ujar Irul, Senin (09/2).
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Selama ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Sumenep masih didominasi dana transfer. Sekitar 95 persen anggaran desa disebut berasal dari pusat, baik melalui skema Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Angka ini menunjukkan bahwa ruang fiskal desa untuk bergerak secara independen masih sangat terbatas.
Dalam konteks itu, Irul melihat perlunya perubahan paradigma. Desa tidak cukup hanya menjadi pelaksana program berbasis transfer, tetapi harus bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang produktif. Penguatan pendapatan asli desa, optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pengembangan potensi lokal dinilai menjadi langkah mendesak.
Ia menekankan, kreativitas dan inovasi harus menjadi fondasi utama. Desa dituntut lebih visioner, mampu membaca peluang, serta beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Apalagi, kompetisi antarwilayah kini semakin terbuka, sementara tantangan global juga ikut memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Politisi dari Partai Amanat Nasional itu menilai, masyarakat desa memiliki peran sentral dalam proses ini. Pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan struktural, tetapi juga pada partisipasi aktif warga dalam mengelola dan meningkatkan nilai tambah sumber daya yang ada.
Kondisi sosial ekonomi Sumenep yang didominasi petani, pekebun, dan nelayan justru menyimpan peluang besar. Sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Namun, tanpa sentuhan inovasi, potensi tersebut kerap berhenti pada produksi bahan mentah tanpa nilai tambah signifikan.
“Potensi alam yang kita miliki harus diolah dengan kreativitas agar menghasilkan nilai tambah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada subsidi atau bantuan dana dari pemerintah pusat,” katanya.
Irul mencontohkan, hasil pertanian dan perikanan dapat dikembangkan melalui pengolahan pascapanen, pengemasan modern, hingga pemasaran digital yang menjangkau pasar lebih luas. Dengan pendekatan itu, desa tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga pemain dalam rantai distribusi yang lebih menguntungkan.
Dorongan menuju desa mandiri ini juga dinilai selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Ketika desa memiliki sumber pendapatan yang stabil dan beragam, maka program pembangunan tidak akan mudah terhenti hanya karena perubahan alokasi dana dari pusat.
Lebih jauh, kemandirian fiskal desa diyakini mampu memperkuat daya saing antarwilayah di Madura. Desa-desa di Sumenep diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh sebagai pusat-pusat ekonomi baru yang memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red/TH)
