POLMAN,MASALEMBO.ID — Aliansi Cipayung Plus Polewali Mandar yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan KAMMI menggelar konsolidasi pra-kondisi dan menyatukan sikap terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman serta penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Cipayung Plus menilai DPRD Polman telah keluar dari rel fungsinya, sementara Kejari dinilai lamban dan tidak transparan dalam menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi, khususnya dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Konsolidasi ini membedah kinerja DPRD dari tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang dinilai gagal dijalankan secara maksimal dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Polman, Ahmad Idris, menyoroti fungsi penganggaran DPRD yang dinilainya elitis dan tertutup.
Ia menegaskan bahwa proses penyusunan APBD tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, “Akar masalah DPRD hari ini ada pada penganggaran yang elitis dan tertutup,APBD tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan sarat kepentingan kelompok dan bagi-bagi paket, Partisipasi publik dihilangkan, diganti transaksi politik, Kami mendesak transparansi total,” tegas Ahmad Idris
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Polman, Dirman, mengkritisi lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif, Ia menilai banyak temuan kerugian negara dan daerah yang dibiarkan tanpa tindak lanjut.
“Fungsi pengawasan DPRD Polman seperti mati suri. DPRD seharusnya menjadi alat kontrol pemerintah, bukan justru menjadi stempel kebijakan yang merugikan daerah,” ujar Dirman
Dari sisi legislasi, Ketua DPC GMKI Polman, Arif, menyebut DPRD gagal menghasilkan produk hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat kecil.
“Banyak Perda yang tidak pro-rakyat dan akhirnya hanya menjadi dokumen mati. Regulasi yang lahir tidak menjawab problem sosial di Polman, bahkan terkesan sebagai aturan pesanan,” kata Arif.
Tekanan keras juga disampaikan KAMMI Mandar Raya terkait mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI, Ketua PD KAMMI Mandar Raya, Rifai Pattola, menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan ujian integritas penegak hukum.
“Kami mendesak Kejari Polman segera mengumumkan tersangka korupsi dana hibah KONI,Jangan ada yang ditutup-tutupi, Penundaan tanpa kepastian hanya akan menimbulkan kecurigaan publik,” tegas Rifai.
Ia juga menambahkan bahwa laporan KAMMI Mandar Raya terkait sejumlah agenda DPRD Tahun Anggaran 2024 harus segera ditindaklanjuti secara serius.
Senada, Ketua Cabang GMNI Polman, Andi Mubaraq, mendesak Kejari Polman bekerja secara profesional dan independen dalam menuntaskan seluruh laporan masyarakat.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika Kejari tidak mampu bertindak tegas terhadap koruptor, lebih baik mundur,” kata Andi Mubaraq
Hasil konsolidasi menyimpulkan bahwa pendekatan dialogis semata dinilai tidak lagi efektif.
Cipayung Plus Polman menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk tekanan politik dan moral.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Ini akan menjadi panggung rakyat untuk mengadili kinerja wakil rakyat dan penegak hukum yang lalai,” tutup Iqbal.(*)
