Oleh: Zulkarnain Hasanuddin, S.E., M.M (Akademisi/Penulis)
Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Terbukanya Peluang Kompetisi Politik Lokal
Politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu diperoleh melalui mekanisme demokrasi. Dalam konteks politik lokal, salah satu instrumen penting yang menentukan terbukanya kompetisi adalah ambang batas pencalonan kepala daerah atau threshold.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu momentum penting dalam perkembangan demokrasi elektoral Indonesia. Putusan ini mengubah secara mendasar mekanisme pencalonan kepala daerah melalui partai politik maupun gabungan partai politik. Jika sebelumnya partai politik harus memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah hasil pemilu legislatif, kini persyaratan tersebut mengalami perubahan.
Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah berdasarkan presentase perolehan suara sah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk dalam DPT sampai dengan 250.000 jiwa, ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 10 persen suara sah.
Artinya, partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD sekalipun tetap memiliki kesempatan mengusulkan pasangan calon sepanjang memenuhi ketentuan perolehan suara tersebut. Inilah perubahan paradigma demokrasi elektoral, hak mengusulkan calon kepala daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepemilikan kursi parlemen, tetapi juga oleh legitimasi elektoral yang diperoleh partai politik melalui suara rakyat.
Membaca Peta Suara Sah Partai Politik di Majene
Mari kita membaca angka-angka perolehan suara sah partai politik dalam gambar yang menjadi dasar analisis ini. Berdasarkan data tersebut, total suara sah mencapai 107.661 suara, dengan distribusi sebagai berikut :
| No | Partai Politik | Suara Sah | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMOKRAT | 27.976 | 25,99% |
| 2 | GOLKAR | 12.954 | 12,03% |
| 3 | GERINDRA | 11.245 | 19,44% |
| 4 | PAN | 9.862 | 9,16% |
| 5 | NASDEM | 9.555 | 8,88% |
| 6 | PPP | 9.236 | 8,58% |
| 7 | PDI PERJUANGAN | 8.366 | 7,77% |
| 8 | PKS | 6.246 | 5,80% |
| 9 | PKB | 6.074 | 5,80% |
| 10 | GELORA | 3.076 | 2,86% |
| 11 | HANURA | 1.531 | 1,42% |
| 12 | UMMAT | 727 | 0,68% |
| 13 | PERINDO | 509 | 0,47% |
| 14 | PSI | 181 | 0,17% |
| 15 | BURUH | 87 | 0,08% |
| 16 | PKN | 19 | 0,02% |
| 17 | PBB | 17 | 0,02% |
| 18 | GARUDA | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 107.661 | 100% |
Data perolehan suara partai politik diatas, juga dapat ditelusuri melalui Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majene Tahun 2024. Ada beberapa hal menarik yang patut dicermati.
Pertama, Demokrat tampil sebagai kekuatan politik dominan dengan perolehan 27.976 suara atau 25,99 persen. Angka ini menunjukkan jarak elektoral yang cukup jauh dibandingkan partai-partai lainnya. Kedua, Golkar dan Gerindra masing-masing memperoleh 12.954 dan 11.245 suara. Keduanya memiliki posisi yang relatif strategis karena telah melampaui angka 10 persen.
Ketiga, terdapat sejumlah partai dengan perolehan suara yang berada di kisaran 5–9 persen. Meskipun belum memenuhi ambang batas pencalonan secara mandiri, partai-partai tersebut tetap memiliki posisi strategis dalam membangun koalisi politik. Kekuatan politik saat ini tidak lagi identik dengan jumlah kursi DPRD. Dalam perspektif Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, akumulasi suara sah menjadi instrumen penting untuk membaca potensi pencalonan kepala daerah.
Simulasi Ambang Batas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Majene
Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lebih menarik. Jika perolehan suara partai politik tersebut terulang dalam Pemilu 2029, berapa banyak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majene yang berpotensi muncul dalam Pilkada 2031–2032?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menggunakan pendekatan simulasi. Kabupaten Majene memiliki jumlah penduduk sekitar 188 ribu jiwa berdasarkan data tahun 2024. Sementara DPT Pemilu 2024 tercatat sebanyak 124.443 pemilih. Dengan demikian, Majene berada dalam kategori kabupaten dengan DPT sampai dengan 250.000 jiwa. Jika kategori tersebut masih berlaku dalam pemilihan mendatang, maka ambang batas pencalonan berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah 10 persen dari total suara sah hasil Pemilu DPRD.
Mari coba kita hitung :
Total suara sah: 107.661. Ambang batas: 10 persen. 107.661 × 10% = 10.766,1 suara.
Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 10.767 suara sah untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Jika angka perolehan suara dalam tabel tersebut diasumsikan sama dengan hasil Pemilu 2029, maka terdapat tiga partai yang berpotensi memenuhi ambang batas secara mandiri:
- Demokrat: 27.976 suara (25,99%).
- Golkar: 12.954 suara (12,03%).
- Gerindra: 11.245 suara (10,44%).
Ketiga partai tersebut secara elektoral telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu, PAN, NasDem, PPP, PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan partai-partai lainnya masih membutuhkan tambahan suara melalui koalisi apabila ingin memenuhi ambang batas pencalonan.
Namun, bukan berarti partai-partai tersebut kehilangan peluang politik. Sebagai contoh:
- PAN dan NasDem jika berkoalisi memiliki 19.417 suara.
- PPP dan PDI Perjuangan jika berkoalisi memiliki 17.602 suara.
- PKS dan PKB jika berkoalisi memiliki 12.320 suara.
Ketiga kombinasi tersebut telah melampaui ambang batas 10 persen. Artinya, partai-partai yang tidak memenuhi syarat secara individual tetap memiliki ruang yang cukup besar untuk membangun kekuatan politik bersama. Berapa Potensi Pasangan Calon yang Bisa Muncul? Inilah bagian yang menarik untuk didiskusikan.
Dengan total suara sah sebanyak 107.661 dan ambang batas minimal 10.767 suara, secara matematis terdapat ruang yang cukup lebar bagi terbentuknya beberapa koalisi pencalonan. Jika seluruh suara partai dapat dialokasikan ke dalam kelompok-kelompok pencalonan yang memenuhi ambang batas, batas atas secara agregat adalah sembilan kelompok pencalonan.
Namun, angka sembilan tersebut merupakan batas hitung matematis, bukan prediksi jumlah pasangan calon yang benar-benar dapat dibentuk. Sebab, suara partai tidak dapat dipecah-pecah untuk mendukung beberapa pasangan calon sekaligus, dan setiap partai hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dalam satu pemilihan. Dengan demikian, jumlah riil pasangan calon akan bergantung pada konfigurasi koalisi, keputusan politik partai, kesepakatan elite, dan dinamika dukungan masyarakat. Dalam simulasi ini, terdapat tiga partai yang berpotensi maju secara mandiri, sementara partai-partai lainnya dapat membangun beberapa konfigurasi koalisi.
Dengan kata lain, Pilkada Majene mendatang berpotensi menghadirkan kompetisi yang lebih terbuka dibandingkan pola politik yang selama ini cenderung dibatasi oleh kekuatan kursi parlemen. Demokrasi yang Lebih Terbuka, tetapi Bukan Tanpa Tantangan. Meskipun Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membuka peluang lebih besar bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon, kita tidak boleh memaknai banyaknya calon sebagai satu-satunya parameter kualitas demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal banyaknya pasangan calon yang bertarung, yang terpenting adalah tentang kualitas gagasan, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menawarkan solusi atas persoalan masyarakat. Ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, terbukanya peluang pencalonan dapat mendorong lahirnya kompetisi politik yang lebih sehat. Partai-partai yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan kursi memadai kini mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan arah kepemimpinan daerah. Kedua, koalisi politik berpotensi menjadi lebih dinamis. Partai yang memiliki suara besar belum tentu otomatis menjadi pengendali utama dalam pembentukan koalisi. Sebaliknya, partai dengan suara lebih kecil dapat memiliki posisi tawar ketika dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas. Ketiga, banyaknya pasangan calon tidak selalu menjamin lahirnya pemerintahan yang lebih berkualitas. Jika kompetisi hanya didasarkan pada transaksi politik dan pembagian kekuasaan, maka demokrasi hanyalah simbol legitimasi yang akan kehilangan subtansi.
Karena itu, masyarakat Majene perlu mulai membangun kesadaran politik yang lebih rasional. Pilihan terhadap pemimpin daerah seharusnya tidak hanya didasarkan pada popularitas, hubungan kekerabatan, atau kekuatan finansial, tetapi juga pada rekam jejak, kompetensi, integritas, dan visi pembangunan.
Membaca Pemilu 2029 untuk proyeksi Pilkada 2031–2032
Jika kita menggunakan asumsi bahwa pemilu legislatif berikutnya berlangsung pada 2029 dan hasilnya menjadi dasar pencalonan dalam pemilihan kepala daerah berikutnya, maka Pemilu 2029 sesungguhnya bukan hanya momentum perebutan kursi DPRD. Pemilu tersebut juga akan menjadi arena pembentukan kekuatan dan posisi tawar politik menuju Pilkada Majene berikutnya. Partai politik yang mampu mempertahankan atau meningkatkan suara akan memiliki modal elektoral yang lebih kuat.
Sebaliknya, partai yang mengalami penurunan suara harus mulai memikirkan strategi konsolidasi, penguatan struktur organisasi, kaderisasi, dan perluasan basis dukungan masyarakat. Namun, perlu ditegaskan bahwa Pilkada 2031–2032 dalam tulisan ini merupakan cakrawala simulasi politik, bukan kepastian jadwal penyelenggaraan. Jadwal dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat pemilihan nanti tetap harus menjadi rujukan.
Hasil Pemilu 2029 juga tidak dapat dipastikan akan sama dengan konfigurasi suara 2024. Perubahan kepemimpinan partai, kinerja kader, dinamika pemerintahan, serta perilaku pemilih dapat mengubah peta politik secara signifikan. Oleh karena itu, angka-angka ini sebaiknya dibaca sebagai instrumen analisis dan proyeksi, bukan ramalan politik. Jangan Hanya Berebut Tiket Pencalonan, tetapi Siapkan Gagasan Pembangunan. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan pesan penting bahwa demokrasi harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
Partai politik tidak boleh lagi hanya menjadi institusi yang sibuk menghitung kursi dan membangun koalisi menjelang pemilihan. Tetapi partai politik harus menjadi institusi kaderisasi, pendidikan politik, dan artikulasi kepentingan masyarakat.
Bagi Majene, dinamika menuju Pilkada 2031–2032 seharusnya mulai dibaca sejak sekarang. Pemilu 2029 akan menjadi salah satu momentum penting untuk mengukur kekuatan politik, sedangkan Pilkada berikutnya akan menjadi ujian bagi kemampuan partai-partai politik dalam menawarkan kepemimpinan yang berkualitas.
Sebab, masyarakat bukan hanya butuh pasangan calon yang banyak. Tetapi masyarakat membutuhkan alternatif kepemimpinan yang benar-benar mampu membawa perubahan. Demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberikan banyak pilihan kepada rakyat, tetapi demokrasi yang menghadirkan pilihan-pilihan berkualitas bagi masa depan daerah.
Dan bagi Majene, pertanyaan terpenting bukan lagi tentang siapa yang memiliki cukup suara untuk mengusung calon, tetapi siapa yang memiliki kapasitas, integritas, dan gagasan untuk memimpin Majene ke arah yang lebih baik. Karena kemenangan dalam kontestasi politik hanya berlangsung pada hari pemungutan suara, tetapi kualitas kepemimpinan akan menentukan masa depan masyarakat selama bertahun-tahun. (*)














