Pemkab Sumenep Terima Hibah Infrastruktur Air Rp9,3 Miliar

Avatar photo
Bupati Achmad Fauzi Wongsojuudo saat menerima hibah secara simbolis (Istimewa/Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep secara resmi menerima lima aset infrastruktur sumber daya air senilai Rp9,3 miliar dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

Penyerahan aset tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.

Prosesi hibah berlangsung di Kantor BBWS Brantas, Surabaya, Jumat (20/11/2026). Penyerahan ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima yang disaksikan langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Lima aset yang dialihkan merupakan infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) dengan lokasi tersebar di sejumlah wilayah. Masing-masing berada di Desa Tajian, Daleman, Pragaan Laok, dan Semaan, Kecamatan Dasuk, serta Desa Sarokah, Kecamatan Saronggi.

Melalui penyerahan tersebut, pengelolaan infrastruktur yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat kini beralih kepada Pemkab Sumenep. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga keberadaan sekaligus mengoptimalkan fungsi aset yang nilai keseluruhannya mencapai Rp9,3 miliar tersebut.

Baca Juga  UNIBA Madura Perluas Kesempatan Magang Internasional bagi Mahasiswa

Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pembangunan di daerah. Menurutnya, kerja sama antarlembaga pemerintahan menjadi elemen penting untuk mempercepat pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyerahan hibah ini menjadi bukti dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Kami berharap sinergi tersebut semakin memperkuat pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya, Jumat (20/11)

Ia menilai, keberadaan aset infrastruktur tersebut harus ditempatkan sebagai modal pembangunan yang memiliki nilai strategis. Sebab, fasilitas sumber daya air berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara berkesinambungan.

Namun, penambahan kekayaan daerah tidak boleh hanya dipandang dari sisi nilai nominal. Ada kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang diterima tetap terjaga, tidak terbengkalai, dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsi pembangunannya.

Karena itu, Pemkab Sumenep didorong untuk memperkuat tata kelola aset melalui pemeliharaan dan pemanfaatan yang terarah. Pengelolaan yang baik akan menentukan apakah infrastruktur tersebut benar-benar menjadi penopang pelayanan publik atau justru hanya menambah daftar inventaris pemerintah.

Baca Juga  Perubahan Cuaca, BMKG Peringatkan Warga Sumenep

“Kami akan mendorong pemanfaatan aset ini secara optimal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat,” katanya.

Menurut Achmad Fauzi, pemenuhan kebutuhan air baku merupakan bagian penting dari pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ketersediaan air memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan rumah tangga, kegiatan ekonomi, serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.

Oleh sebab itu, infrastruktur yang telah diserahkan harus dikelola dengan orientasi kemanfaatan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan fungsi fasilitas tersebut sehingga hasil pembangunan tidak berhenti pada pencapaian fisik semata.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memberikan apresiasi kepada SNVT Air Tanah dan Air Baku serta BBWS Brantas atas kontribusi dan dukungan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Sumenep.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada SNVT Air Tanah dan Air Baku serta BBWS Brantas. Kolaborasi ini sangat berarti dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.

Baca Juga  Dirut BPRS Bhakti Sumekar Berbagi dengan Lansia di Bulan Suci Ramadan

Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang konsisten. Pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan apabila tidak didukung kerja sama dengan pemerintah pusat maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, sinergi tersebut harus terus dipelihara agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kepentingan masyarakat. Dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak berhenti pada penyerahan aset, tetapi menjadi pintu bagi penguatan kerja sama pembangunan pada sektor-sektor strategis lainnya.

Lebih jauh, pengalihan lima aset senilai Rp9,3 miliar tersebut juga menjadi momentum bagi Pemkab Sumenep untuk membuktikan kapasitasnya dalam mengelola kekayaan daerah secara bertanggung jawab.

Ia berharap, pengalihan aset itu benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah penerima infrastruktur. Ia tidak ingin hibah tersebut hanya menjadi proses administratif yang selesai setelah dokumen ditandatangani.

“Harapan kami, hibah ini memberikan manfaat nyata, bukan sekadar pengalihan aset. Infrastruktur tersebut harus dikelola dengan baik agar mendukung pemenuhan kebutuhan air baku dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Red/TH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *