SUMENEP, MASALEMBO.ID – Ketimpangan distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi persoalan yang membayangi kehidupan masyarakat Kabupaten Sumenep. Petani menghadapi ancaman terganggunya produktivitas pertanian akibat distribusi pupuk yang belum merata, sementara nelayan di wilayah kepulauan masih dihadapkan pada persoalan harga dan ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep. Dalam penyampaian laporan hasil reses pada rapat paripurna DPRD, fraksi tersebut meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat. Evaluasi kebijakan dinilai mendesak agar subsidi negara benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan yang ditemukan selama kegiatan reses memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sektor pertanian. Petani membutuhkan kepastian pasokan pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam. Sebab, keterlambatan maupun kelangkaan pupuk berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengganggu hasil panen.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengevaluasi tata kelola distribusi pupuk sekaligus memperbaiki basis data penerima subsidi. Ketepatan pendataan menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran dan petani yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya.
Namun, persoalan pertanian tidak cukup diselesaikan dengan memastikan pupuk tersedia. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah memperkuat sektor tersebut melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengembangan riset benih unggul.
Dukungan teknologi dan pengembangan benih dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlebih ketika petani menghadapi musim penghujan dan ancaman cuaca ekstrem. Tanpa kesiapan sarana produksi dan teknologi yang memadai, risiko gagal panen akan semakin sulit dihindari.
“Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya (18/11).
Selain pupuk, persoalan BBM bersubsidi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Bagi masyarakat kepulauan, BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan utama yang menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Mayoritas masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan. Nelayan membutuhkan solar untuk menggerakkan perahu dan menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Ketika pasokan sulit diperoleh atau harga yang harus dibayar masyarakat dinilai jauh dari ketentuan pemerintah, beban ekonomi nelayan semakin berat.
Wahyudi menilai, pemerintah harus memahami bahwa karakteristik geografis Kabupaten Sumenep tidak bisa disamakan dengan daerah yang seluruh wilayahnya berada di daratan. Kondisi kepulauan membutuhkan kebijakan distribusi yang lebih adaptif, termasuk memperhatikan jarak antarpulau, akses transportasi, serta kebutuhan energi masyarakat pesisir.
Atas dasar itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kuota, distribusi, serta ketersediaan BBM bersubsidi.
Jangan sampai subsidi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan ekonomi masyarakat justru kehilangan manfaat akibat distribusi yang tidak efektif. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan yang selama ini menjadi penopang ekonomi wilayah kepulauan.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Fraksi PDI Perjuangan menemukan adanya keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian klasifikasi kesejahteraan dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
Dalam laporan reses tersebut, terdapat gambaran yang dinilai mencerminkan ketimpangan pendataan. Seorang tukang becak tercatat dalam Desil 9, sedangkan pengangguran berada pada Desil 7. Sebaliknya, masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi justru tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa persoalan bantuan sosial tidak bisa hanya diselesaikan melalui penambahan anggaran. Ketepatan data harus menjadi perhatian utama karena kesalahan pendataan dapat membuat masyarakat miskin kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan negara.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh serta mereformasi mekanisme penyaluran bantuan sosial. Proses verifikasi harus melibatkan kondisi faktual masyarakat agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan ekonominya.
Di sektor kesehatan, perhatian Fraksi PDI Perjuangan diarahkan kepada kader kesehatan desa dan kader posyandu. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting dan penanganan leptospirosis.
Wahyudi dan fraksinya mendorong pemerintah memberikan insentif serta honorarium yang layak kepada para kader tersebut. Pengabdian mereka di tingkat desa tidak semestinya hanya ditopang oleh semangat sosial, tetapi juga harus mendapatkan perhatian melalui dukungan kesejahteraan yang pantas.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi persoalan yang membutuhkan keberpihakan anggaran. Aspirasi mengenai pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan, dan perbaikan drainase masih terus disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memastikan pembangunan tidak terkonsentrasi pada kawasan perkotaan. Wilayah desa dan kepulauan juga membutuhkan perhatian yang seimbang karena infrastruktur dasar merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Akses jalan yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mendukung mobilitas warga, dan membuka keterhubungan antarkawasan. Begitu pula drainase yang baik, menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi risiko genangan serta menjaga lingkungan permukiman.
Wahyudi menegaskan bahwa penggunaan APBD harus diarahkan pada pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak seharusnya lebih banyak terserap untuk mempercantik wajah perkotaan, sementara kebutuhan mendasar masyarakat desa masih tertinggal.
“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa,” tegasnya.
Lebih jauh, Wahyudi menjelaskan bahwa laporan hasil reses bukan sekadar kewajiban administratif anggota legislatif. Dokumen tersebut merupakan representasi suara masyarakat sekaligus instrumen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga keseimbangan terhadap kebijakan eksekutif.
Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus memperoleh tindak lanjut melalui program pemerintah dan kebijakan penganggaran. Aspirasi rakyat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna, tanpa kejelasan penyelesaian.
Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengawal berbagai temuan tersebut agar pemerintah daerah memberikan respons nyata. Pembenahan distribusi pupuk dan BBM bersubsidi, reformasi data bantuan sosial, peningkatan kesejahteraan kader kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah agenda yang harus diperjuangkan.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap laporan ini menjadi instrumen politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (Red/TH)













