POLEWALI, MASALEMBO.ID – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem dapil Sulbar, Ratih Megasari Singkarru, menggelar kegiatan sosialisasi percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Ma’arif Husnul Khatimah, Jalan Gatot Subroto Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 15 Oktober.
Kegitan ini dihadiri oleh anggota DPD RI Sulbar Andri Prayoga Singkarru, Pusat Layanan Pendidikan Gusti Heriawan, Pimpinan BRI, BNI, Dinas Pendidikan, perwakilan sejumlah sekolah serta ratusan peserta dan orang tua siswa.
Dalam kegiatan sosialisasi ini melibatkan pihak bank BUMN (BNI dan BRI) karena membahas tentang cara aktivasi, pencairan dana dan lain hal lain yang bisa dijawab langsung oleh pihak bank. Dengan adanya kegiatan workshop seperti ini semakin memberi pengetahuan dan pencerahan sehingga memberi kemudahan kepada pihak sekolah ataupun orang tua siswa agar PIP ini betul-betul diperuntukkan bagi mereka anak-anak yang membutuhkan dan tidak mampu serta anak yang putus sekolah.
“Jadi tidak ada alasan anak di Sulbar tidak sekolah dengan alasan faktor ekonomi karena sudah ada program PIP,” kata Ratih Megasari Singkarru.
Anggota Komisi X DPR-RI itu mengatakan, APBN tahun ini sekitar Rp3. 800 trilyun, disitu ada sekitar 20 persen khusus untuk fungsi pendidikan. Dia menjelaskan bahwa tahun lalu mandatori untuk pendidikan diperuntukkan sebesar 20% atau sekitar 650 triliyun, namun tahun ini naik menjadi 758 triliun. Anggaran Rp 758 triliun itu tidak sepenuhnya melekat di Mendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) tetapi terbagi kepada beberapa kementerian dan lembaga lain yang juga didalamnya memiliki jalur di pendidikan.
“Di Mendikdasman angaran yang melekat itu sebesar Rp551 trilyun, itupun sudah dengan usulan tambahan. Saya berharap agar kedepannya masih ada lagi anggaran yang diberikan ke Mendikdasman agar pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di Sulbar bisa terpenuhi,” ujar Ketua Kapoksi fraksi X DPR RI ini.
Ratih berharap kepada pihak bank agar pencairan dana PIP lebih dipermudah. Misalnya ada akses mobil keliling yang datang ke sekolah sehingga siswa tidak lagi datang ke bank untuk mengantri lama.
Ratih berharap agar peran orang tua juga harus aktif mengawasi terkait pencairan dana PIP jangan sampai disalahgunakan oleh anaknya. “Utamakan beli kebutuhan sekolah dulu seperti baju, tas, sepatu dan lainnya. Jangan pakai beli skin care,” canda Ratih.
Salah satu guru dari SMK Maarif Gasali Rahman mempertanyakan soal program PIP untuk sekolah madrasah yang tidak menyentuh siswanya.
Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ratih, ia menjelaskan sebab madrasah tidak dapat karena beda Kementerian. “Jadi setiap kementerian punya program. Kalau di Kemenag ada juga tapi dikelola langsung oleh pihak Kemenag. Saya tidak tahu apakah jalurnya sama dengan Kemendikbud. Kalau di kementerian pendidikan dapodik kalau di kemenag Emis namamya,” terangnya.
Di kementerian Pendidikan kata dia, ada usulan masyarakat yang diterima langsung oleh kementerian. Sementara dana anggaran PIP di Kemenag itu berbeda dengan dana anggaran di kementerian pendidikan.
Salah satu guru sekolah juga menanyakan soal pencairan PIP yang harus diwakili oleh orang tua saat ingin mencairkan dana PIP, sementara rumah siswa tersebut jauh dari tempat sekolah.
“Ada siswa kami yang sekolah disini tapi rumahnya jauh di kabupaten Mamuju. Jadi masalah ketika pencairan harus diwakili ortu. Apakah bisa diwakilkan oleh guru atau sekolah, karena siswa kami di pondok tidak bebas keluar. Dan kadang kalau pergi mengurus di bank disuruh kembali ulang satu Minggu lagi,” katanya.
Pemimpin Cabang BRI Polewali Qodrat Rahman Hakim mengatakan terkait pelayanan yang dimaksud adanya mobil keliling untuk melakukan pelayanan ke sekolah ini juga lebih bagus karena kantor bank juga tidak sesak dan antrian lama.
Semetara untuk pencairan dana PIP yang harus diwakili oleh orang tua siswa pihak BRI akan melakukan pelayanan yang lebih mudah untuk wilayah geografi yang jauh boleh dikuasakan.
Untuk dokumen atau surat kuasa yang dilampirkan harus betul akurat surat kuasanya yang diberikan agar tidak disalahgunakan karena bank yang menjaid penyalur PIP juga harus bertanggungjawab dan diterima secara utuh tidak ada potongan.
“Biasanya berkas yang jarang dibawa saat pencairan di bank adalah surat keterangan aktivasi kartu PIP dari pihak sekolah. Kalau dokumen lain seperti KK, KTP, surat kuasa kami bisa siapkan di kantor. Kedepan kami pastikan setiap desa kami siapkan marketing atau mantri ke sekolah desa yang jarak dari bank,” katanya.
Dalam kegiatan ini diberikan bantuan PIP secara simbolis kepada siswa setingkat SD, SMP dan SMA dengan nominal 450 ribu untuk SD, 900 ribu untuk SMP dan Rp1,8 juta untuk SMA. (Ant/har)
