SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan akan segera mengisi dua jabatan strategis yang selama ini kosong, setelah mendapatkan persetujuan resmi mutasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengungkapkan bahwa izin mutasi tersebut sudah turun. Namun, proses pelantikan baru akan dilakukan setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2025.
“Izin dari Kemendagri sudah ada, tapi pelantikan baru bisa dilakukan setelah Agustus,” ujarnya(11/08).
Dua kursi yang dimaksud adalah Inspektur di Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selama ini, keduanya hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Kekosongan tersebut dinilai menghambat optimalisasi kinerja pemerintah daerah.
Inspektorat memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan program berjalan sesuai aturan. Sementara BKPSDM bertanggung jawab mengelola manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN), termasuk rekrutmen, promosi, dan pengembangan kompetensi.
“Dua posisi ini bukan sekadar jabatan, tetapi kunci agar sistem pengawasan dan manajemen SDM berjalan maksimal,” tegas Fauzi.
Bupati Fauzi menekankan bahwa mutasi dan promosi jabatan bukan sekadar rotasi pegawai. Langkah ini merupakan bentuk penyegaran organisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN di Sumenep.
Menurutnya, penyegaran jabatan penting dilakukan agar birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses mutasi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menempatkan figur yang tepat pada posisi strategis.
“Mutasi ini bagian dari strategi mendorong pelayanan publik yang lebih baik, sesuai komitmen kami ‘Bismillah Melayani’,” ucapnya.
Persetujuan mutasi dari Kemendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat pondasi pemerintahan Sumenep. Dengan pejabat definitif di dua posisi strategis, diharapkan pelayanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
Bupati Fauzi juga memastikan proses mutasi dilakukan secara profesional, transparan, dan mengacu pada evaluasi kinerja. Penempatan pejabat, kata dia, bukan berdasarkan kedekatan personal, melainkan kebutuhan organisasi dan kompetensi individu.
“Pemerintah daerah harus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Jabatan strategis harus diisi orang yang punya kapasitas dan integritas,” ujarnya.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumenep dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Dengan masuknya pejabat definitif, pemerintah berharap pengawasan internal dan manajemen SDM akan berjalan optimal. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN memiliki semangat yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (Red/TH)
