SUMENEP, MASALEMBO.ID – Modernisasi demokrasi desa melalui penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 mendatang tidak boleh berhenti pada kecanggihan teknologi.
Kesiapan infrastruktur, jaminan keamanan sistem, serta pemerataan akses bagi masyarakat di wilayah kepulauan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Sebab, demokrasi tidak boleh berjalan dengan kecepatan berbeda hanya karena masyarakat tinggal di wilayah geografis yang berbeda. Warga di daratan maupun kepulauan memiliki hak politik yang sama. Karena itu, penerapan e-voting harus dirancang dengan prinsip keadilan, sehingga tidak ada desa yang tertinggal akibat keterbatasan fasilitas pendukung.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan perencanaan matang sebelum sistem pemungutan suara elektronik diterapkan secara serentak.
Menurut Hairul, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkades merupakan langkah positif untuk memperbaiki kualitas tata kelola demokrasi di tingkat desa. Sistem elektronik berpotensi mempercepat penghitungan dan rekapitulasi suara, mengurangi risiko kerusakan surat suara, sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik politik uang.
Namun, berbagai keunggulan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah menutup mata terhadap persoalan mendasar. Ketersediaan listrik dan jaringan internet, khususnya di desa-desa kepulauan, harus dipastikan terlebih dahulu. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, teknologi yang seharusnya mempermudah justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru.
“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi risiko surat suara rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” katanya.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyiapkan perangkat elektronik dan aplikasi pemungutan suara. Diperlukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui kemampuan setiap desa dalam menjalankan sistem tersebut.
Hairul menilai, pemetaan infrastruktur harus menjadi tahapan awal sebelum pemerintah menetapkan desa-desa yang akan menggunakan e-voting. Langkah itu penting agar kebijakan tidak disusun berdasarkan asumsi bahwa seluruh wilayah memiliki kemampuan teknologi yang sama.
Selain infrastruktur, aspek pengawasan juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, penggunaan sistem elektronik akan mengubah pola pengawasan dalam proses pemilihan. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak berpusat pada surat suara, kotak suara, serta proses penghitungan secara manual, maka dalam e-voting pengawasan harus mencakup sistem digital, keamanan server, dan rekam jejak elektronik.
“Pengawasan dalam e-voting bukan berarti dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi harus memahami cara mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.
Transparansi tidak boleh hanya menjadi slogan dalam penyelenggaraan Pilkades. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan harus memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung sesuai ketentuan.
Ia mendorong agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta saksi dari masing-masing calon mendapatkan bimbingan teknis secara memadai sebelum pelaksanaan. Pengetahuan mengenai mekanisme e-voting dinilai menjadi kebutuhan mendasar agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas.
Sebab, sistem yang menggunakan teknologi tetap membutuhkan manusia yang memahami cara kerja dan mekanisme pengamanannya. Tanpa kemampuan pengawasan yang memadai, kecanggihan perangkat digital tidak otomatis menjamin proses pemilihan berlangsung jujur dan adil.
Pihaknya, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep membangun koordinasi lintas sektor dalam mempersiapkan Pilkades Serentak 2027. Menurutnya, agenda tersebut tidak bisa dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja.
Keterlibatan DPRD dan perangkat daerah terkait diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis, administratif, serta regulasi dapat dipersiapkan sejak dini. Termasuk di dalamnya sinkronisasi data pemilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar tidak terjadi persoalan data dalam pelaksanaan pemungutan suara.
Ia juga menilai simulasi penerapan e-voting di sejumlah desa percontohan perlu segera dipersiapkan. Melalui simulasi tersebut, pemerintah dapat menguji kemampuan perangkat, stabilitas jaringan, kesiapan petugas, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi gangguan teknis.
“DPMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan regulasi turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga penting agar potensi kendala bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.
Persoalan regulasi juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana penerapan sistem elektronik tersebut. Hairul menjelaskan bahwa pembahasan rancangan aturan teknis Pilkades dengan mekanisme e-voting belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu kepastian regulasi yang lebih tinggi.
Saat ini, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Ia menjelaskan, kepastian hukum merupakan fondasi penting agar pelaksanaan pemilihan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jangan sampai perubahan mekanisme pemungutan suara dilakukan lebih dahulu, sementara perangkat aturan dan mekanisme pertanggungjawabannya belum benar-benar siap.
Pada prinsipnya, ia mendukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas demokrasi desa. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur, pengawasan yang kuat, transparansi, dan perlindungan terhadap hak politik masyarakat.
Pilkades bukan sekadar urusan memilih kepala desa, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan dan masa depan desanya. Karena itu, setiap warga harus mendapatkan kesempatan yang setara dalam menggunakan hak pilih, tanpa dibatasi oleh persoalan geografis maupun ketimpangan fasilitas.
“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” tutupnya. (Red/TH)














