MAJENE, MASALEMBO.ID — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kabupaten Majene telah mengusulkan pembangunan sebanyak 41 unit rumah baru sebagai bagian dari program pemulihan atau recovery bagi warga korban bencana banjir bandang, khususnya di Dusun Tatibajo dan Dusun Sambalagia. Langkah ini diambil guna memastikan para warga yang kehilangan tempat tinggal dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.
Bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan dua dusun di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, tersebut terjadi pada Jumat pagi, 18 November 2022 silam.
Berdasarkan catatan dan pendataan resmi yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, tercatat sebanyak 41 unit rumah mengalami rusak berat. Pada tahap pendataan awal pascalongsor dan banjir bandang, jumlah rumah rusak tercatat sebanyak 27 unit yang merupakan milik warga Dusun Tatibajo.
Namun, setelah dilakukan verifikasi lapangan lebih mendalam, ternyata kerusakan juga parah melanda rumah-rumah warga di Dusun Sambalagia, sehingga total keseluruhan unit yang harus ditangani bertambah menjadi 41 unit rumah.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Majene, Nursalam, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penanganan korban bencana dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menyeluruh.
“Data awal itu cuma 27, itu pasca kejadian, ternyata banyak di dusun Sambalagia juga rusak sehingga bertambah jadi 41,” kata Nursalam, Selasa (17/11/2026).
Sebagai langkah konkret awal dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene saat ini telah berhasil melakukan pengadaan dan pembebasan lahan baru. Lokasi relokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan dari potensi bencana susulan di masa mendatang.
“Itu lokasinya kita pindahkan, tepatnya di belakang Rumah Sakit Pratama Salutambung,” ujar Nursalam menambahkan.
Kendati lahan untuk pembangunan hunian tetap telah siap dipersiapkan oleh pemerintah daerah, tantangan besar kini dihadapi berkaitan dengan ketersediaan alokasi anggaran pembangunan konstruksi fisik rumah.
Kepala Dinas Perkimtan Majene, Syahrimayani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dengan mengajukan usulan bantuan pendanaan ke berbagai pihak, mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, hingga menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Namun, hingga saat ini belum ada kepastian resmi kapan kucuran dana tersebut akan direalisasikan.
Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Pemda Majene. Syahrimayani membeberkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene sebagian besar didominasi oleh dana transfer dari pusat yang peruntukannya telah ditentukan secara ketat dan spesifik (earmarked).
Sementara itu, sumber dana mandiri yang fleksibel untuk membiayai pembangunan infrastruktur perumahan warga terdampak bencana secara penuh hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masalahnya PAD kita sangat kecil, kita masih bergantung dari pusat,” ungkap Syahrimayani dengan nada prihatin.
Menghadapi situasi yang penuh keterbatasan anggaran ini, pihak Dinas Perkimtan Majene tetap berupaya menjaga optimisme sembari terus berkoordinasi secara intensif dengan instansi vertikal di tingkat pusat. Pemerintah daerah berharap uluran tangan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan dapat segera turun demi meringankan beban penderitaan warga Tatibajo dan Sambalagia yang telah lama menantikan kepastian tempat tinggal permanen sejak bencana tersebut terjadi.
“Kita berdoa saja karena Pemda tidak ada uangnya, ya mau diapa kalau anggarannya tidak tersedia,” pungkas Syahrimayani. (har/red)













