MAJENE, MASALEMBO.ID – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene memastikan akan mengawal dan mengawasi secara ketat pembangunan Perumahan Al Ikhlas Tahap 5 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur.
Komitmen tersebut ditegaskan menyusul digelarnya Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) antara pihak pengembang dan warga setempat di Aula Kantor Lurah Lembang, Sabtu (14/11/2026).
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Majene, Nursalam, menyampaikan bahwa proyek perumahan sebanyak kurang lebih 180 unit yang digarap oleh PT Mampie Indah Perkasa tersebut wajib mematuhi seluruh kesepakatan yang telah tertuang dalam berita acara.
“Kami bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Satpol PP, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta masyarakat akan turun langsung mengawasi jalannya aktivitas pembangunan di lapangan,” ujar Nursalam usai menghadiri forum konsultasi tersebut.
Ia menekankan, aspek krusial yang menjadi perhatian utama pihaknya meliputi penyelesaian legalitas lahan dan perizinan sebelum konstruksi dimulai, pembangunan saluran drainase sebagai prioritas awal, serta pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 30 persen dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai standar teknis.
Selain itu, pengembang juga diminta konsisten membangun hunian sesuai spesifikasi yang ditawarkan dalam brosur pemasaran agar tidak merugikan konsumen di kemudian hari.
“Pengembang tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan maupun sosial. Mulai dari pengelolaan limbah, jam operasional kendaraan angkut material pada pukul 08.00 hingga 17.00 WITA, hingga pemberdayaan tenaga kerja dan material galian C lokal yang berizin wajib dijalankan,” tegasnya.
Dalam berita acara PKM yang ditandatangani penanggung jawab usaha, Ade Selvia, disepakati pula sanksi tegas bagi pihak pemrakarsa. Dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam penerbitan surat persetujuan lingkungan. Apabila di kemudian hari PT Mampie Indah Perkasa terbukti melanggar poin-poin kesepakatan, pemerintah daerah berhak mencabut izin secara sementara dan menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi tersebut. (har/red)
