SUMENEP, MASALEMBO.ID – Dinamika pemerintahan di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, Indra Wahyudi, yang namanya dikaitkan dengan dua isu besar yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi hantu dalam perjalanan birokrasinya.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik tentang bagaimana respons dan langkah yang akan diambil oleh pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam meredam polemik yang terus bergulir. Di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial, Diskominfo sebagai garda terdepan komunikasi pemerintah daerah justru berada dalam pusaran isu.
Nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, lagi-lagi menjadi perhatian publik. Ia disebut terseret dalam dua perkara yang kini hangat diperbincangkan masyarakat.
Sorotan terhadap pejabat Diskominfo itu menguat seiring anggapan sejumlah kalangan bahwa yang bersangkutan dinilai lebih aktif membangun citra dibanding memberikan penjelasan terbuka atas isu yang berkembang. Kritik pun bermunculan, baik di ruang-ruang diskusi publik maupun di media sosial.
Salah satu persoalan yang dikaitkan dengan namanya adalah dugaan polemik pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Selain itu, ia juga pernah tersangkut persoalan proyek pada periode sebelum menduduki jabatan Kepala Diskominfo.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyatakan status hukum Indra Wahyudi dalam perkara tersebut.
Ketiadaan penjelasan formal inilah yang kemudian memicu beragam spekulasi.
Sebagian masyarakat menilai, pejabat publik semestinya tampil memberikan klarifikasi agar ruang tafsir tidak semakin liar. Terlebih, jabatan yang diemban Indra Wahyudi berkaitan langsung dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
Menanggapi kondisi itu, aktivis muda Sumenep, Fathurrahman, mendesak agar pihak terkait segera menyampaikan klarifikasi secara transparan guna meredam spekulasi yang kian meluas. Sebab menurutnya, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan jawaban kepada publik, perihal opini yang sedang berkembang.
“Jika memang tidak terlibat, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar publik tidak terus bertanya-tanya,” ujarnya, Sabtu (28/2).
Ia juga menilai, jika isi tersebut dibiarkan terus menggelinding bagai hantu tanpa klarifikasi, akan menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap pejabat negara. Konsekuensinya akan menggangu kinerja dan stabilitas konsolidasi ditubuh kekuasaan.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan sebagian elemen masyarakat yang menginginkan keterbukaan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik.
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak yang mendukung Indra Wahyudi menilai tudingan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak boleh hanya bertumpu pada opini semata. Mereka menegaskan bahwa opini yang berkembang di ruang publik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penilaian bersalah.
Mereka mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi isu yang berkembang. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam negara hukum. Tanpa putusan atau pernyataan resmi dari aparat penegak hukum, setiap individu tetap memiliki hak untuk diperlakukan sebagai pihak yang tidak bersalah. Di titik inilah perdebatan publik menemukan tarik-menariknya: antara tuntutan transparansi dan penghormatan terhadap proses hukum.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Diskominfo Sumenep terkait berbagai tudingan tersebut. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi stabilitas komunikasi pemerintahan daerah.
Diskominfo sebagai institusi strategis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga arus informasi tetap jernih dan akurat. Ketika pucuk pimpinannya diterpa isu, ekspektasi publik terhadap klarifikasi menjadi semakin tinggi.
Desakan ini membuat Indra Wahyudi harus menjawab ragam spekulasi yang beredar, sekaligus memastikan situasi pemerintahan di Kabupaten Sumenep tetap berjalan stabil dan kondusif.
Ke depan, langkah yang diambil akan sangat menentukan arah persepsi publik.
Apakah klarifikasi akan segera disampaikan? Ataukah polemik ini akan dibiarkan mengalir mengikuti proses hukum yang ada? Yang pasti, di tengah era keterbukaan informasi, publik menuntut kejelasan, sementara hukum menuntut kehati-hatian. Di antara dua kepentingan itu, reputasi dan kredibilitas menjadi taruhannya. (Red/TH)
