SUMENEP, MASALEMBO.ID – Program pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, masih terhenti di daratan dan belum menyentuh masyarakat di wilayah kepulauan.
Kegiatan bertajuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile itu hanya dilaksanakan sehari dan terpusat di daratan.
Agenda tersebut berlangsung di sisi timur Taman Bunga, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu 25 Februari 2026. Sejak pagi, warga terlihat memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Antrean mengular, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap intervensi harga yang dilakukan pemerintah menjelang momentum hari besar keagamaan.
Di lokasi, berbagai komoditas disediakan dengan harga lebih rendah dari pasaran. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok yang cenderung berfluktuasi menjelang HBKN.
Meski mendapat respons antusias, pelaksanaan pasar murah ini dinilai masih terbatas. Pasalnya, kegiatan hanya digelar satu hari dan difokuskan di satu kecamatan saja.
Sementara itu, Kabupaten Sumenep memiliki sembilan kecamatan kepulauan yang belum tersentuh program serupa. Kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan kerap menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan pelaksanaan program pemerintah.
Kepala Bagian Perekonomian, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kolaborasi satu kali antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Ini hanya satu hari kerja sama dengan Pemprov Jatim,” ujarnya (25/02).
Ia menegaskan, pelaksanaan program sepenuhnya merupakan hasil sinergi sementara antara dua level pemerintahan. Karena sifatnya kolaboratif dan terbatas waktu, cakupan wilayah pun belum bisa diperluas.
Saat disinggung mengenai kemungkinan pelaksanaan di wilayah kepulauan, Dadang mengakui program itu belum dapat direalisasikan di daerah tersebut.
Ia menyebut distribusi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula ke wilayah kepulauan membutuhkan biaya logistik serta perhitungan teknis yang lebih kompleks.
“Belum memungkinkan, tapi nanti kita akan coba melalui dinas teknis, melibatkan Formpika di masing-masing kepulauan untuk bisa memberikan kegiatan seperti ini,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pasar murah di kepulauan tidak sekadar soal ketersediaan stok, melainkan juga menyangkut efisiensi anggaran dan kesiapan jalur distribusi.
Transportasi laut, ketergantungan pada cuaca, hingga biaya bongkar muat menjadi faktor yang harus diperhitungkan secara matang.
Sebagai solusi sementara, Pemkab Sumenep menyiapkan skema subsidi ongkos angkut guna menekan disparitas harga bahan pokok antara daratan dan kepulauan.
“Jadi untuk kepulauan, kita kemarin sudah melakukan beberapa upaya, dalam rangka bisa memberikan harga komoditas, itu dengan menggunakan metode akan mensubsidi ongkos angkut yang akan dilakukan. Sehingga terhadap komoditasnya, bisa relatif sama dengan daratan,” ungkpanya.
Langkah subsidi ongkos angkut ini diproyeksikan menjadi instrumen alternatif untuk menjaga daya beli masyarakat kepulauan, meski belum dalam bentuk pasar murah langsung seperti yang digelar di daratan.
Dalam pelaksanaan HBKN EPIK Mobile tersebut, Pemprov Jawa Timur menyediakan berbagai komoditas pangan, antara lain 200 sak beras premium, 200 sak beras medium, 60 karton MinyaKita, serta 500 kilogram gula pasir. Jumlah tersebut habis diserbu warga dalam waktu relatif singkat.
Perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, Hesti, menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumenep.
“Teknis pelaksanaan di kabupaten, termasuk lokasi, izin dan jadwal, itu dari TPID Sumenep,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat agenda untuk menggelar HBKN EPIK Mobile di wilayah kepulauan Sumenep. Dengan kondisi tersebut, masyarakat kepulauan masih belum dapat mengakses langsung pasar murah itu dan sementara waktu bergantung pada rencana subsidi distribusi yang tengah dipersiapkan pemerintah kabupaten. (Red/TH)
