Mamuju,Masalembo.Id-Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sulawesi Barat menggelar dialog kebijakan dirangkaikan kegiatan Musyawarah (Muswil) pertama berlangsung di Aula Wisata Tapandullu, Kabupaten Mamuju. Selasa (10/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus DPD KNTI se-Sulawesi Barat, Kabupaten Polman,Majene,Mamuju Tengah, Pasangkayu dan tuan rumah Muswil Kabupaten Mamuju.
Ketua Ketua Panitia Muswil KNTI Sulbar, Rahmat Basri mengatakan, kegiatan ini mengusung tema: Memperkuat organisasi dan hak nelayan tradisional menuju kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan SDM Sulbar”.
“Artinya, kita ingin nelayan Sulbar bukan hanya kuat di laut, tapi juga kuat organisasinya, sejahtera hidupnya, dan berkelanjutan SDM-nya sebagai penjaga laut,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini ada tiga agenda utama yang dibahas pertama , Penguatan Kelembagaan. KNTI Sulbar mendorong pendataan ulang dan penguatan DPD hingga ke tingkat kampung nelayan. Selama ini banyak nelayan belum memiliki Kartu KUSUKA dan belum terdata sebagai penerima bantuan pemerintah.
Kedua Dialog Kebijakan. Sesi ini menjadi yang paling alot. Berbagai persoalan mengemuka, mulai dari sulitnya akses BBM subsidi, masuknya kapal cantrang dan pukat besar ke zona tangkap nelayan tradisional di bawah 12 mil, belum adanya Perda Perlindungan Nelayan di Sulbar, hingga rendahnya harga ikan saat musim panen.
Ketiga, Regenerasi SDM Nelayan. Ini yang menjadi poin SDM Sulbar. KNTI mendorong agar anak-anak nelayan tidak hanya mewarisi perahu, tapi juga mewarisi pengetahuan, teknologi ramah lingkungan, dan akses pendidikan kelautan. Nelayan harus naik kelas.
Lima rekomendasi yang dihasilkan yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat dan DPP KNTI untuk dibawa ke pemerintah pusat:
- Mendesak percepatan penerbitan Perda Perlindungan Nelayan Tradisional Sulbar.
- Implementasi penuh UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan.
- Jaminan ketersediaan BBM subsidi di 69 titik kampung nelayan Sulbar.
- Pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Sulbar.
- Program beasiswa dan pelatihan SDM Nelayan Muda Sandeq.
Untuk diketahui Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulawesi Barat resmi menetapkan Ahmad, SE., MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Sulawesi Barat, sedangkan Basri A. Muin, S.Pd., MM sebagai Ketua Dewan Pembina KNTI Sulawesi Barat untuk periode 2026-2030.
