SUMENEP, MASALEMBO.ID– Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 berdampak besar pada sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Senin, 24 Februari 2025.
Sebagian besar program kerja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 terpaksa ditunda akibat pemangkasan dan relokasi dana.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, M. Muhri, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali struktur anggaran agar selaras dengan kebijakan Inpres tersebut.
“Sejumlah program di APBD itu terpaksa harus dipending hingga pembahasan APBD selesai disesuaikan. Perubahan struktur APBD 2025 ini akan kami bahas antara Banggar dan Timgar Pemkab minggu ini,” ujarnya, saat diwawancarai melalui WhatsApp pada Senin (24/02).
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa revisi APBD tidak akan mengganggu sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.
“Ini sangat berdampak ke masyarakat, karena terpaksa dipending semua program-programnya. Namun akan tetap kami upayakan program kerakyatan yang sebelumnya dicanangkan itu tetap bisa terealisasi nantinya,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dengan tertundanya berbagai proyek pembangunan, terutama infrastruktur jalan di wilayah kepulauan yang ikut terdampak akibat efisiensi anggaran ini.
“Ya sangat berdampak karena dipending semua ini. Tapi ini sudah instruksi presiden, namun pemangkasan ini tetap pengalokasiannya untuk masyarakat juga meskipun dalam bentuk kegiatan yang lain,” pungkasnya. (Red/TH)
